Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corupption Watch (ICW) mencatat bupati menjadi kategori kepala daerah yang paling banyak ditangkap KPK. Hal itu merujuk hasil pemantauan sepanjang 2004 hingga 2018.
Peneliti ICW Egi Prayogha mengatakan, pemantauan dilakukan berdasarkan kasus yang ditangani oleh KPK.
Advertisement
"Paling banyak yang terjerat kasus korupsi itu Bupati dengan jumlah 62," kata Egi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).
Namun, unsur kepala daerah lain juga tergolong banyak yang menjadi pesakitan. Ada total 104 kasus (kepala daerah) yang ditangani KPK sejak 2004 hingga 2018.
"Gubernur itu ada 15 kasus, Wakil Bupati 3 kasus, Wakil Walikota 1 kasus dan Walikota 23 kasus," sebutnya.
Egi menjelaskan, hampir kebanyakan mereka yang tersandung kasus korupsi karena telah melakukan suap dan merugikan negara.
"Untuk suap itu 45 persen, kerugian negara 30 persen, suap dan gritifikasi 11 persen, gratifikasi 5 persen, kerugian negara dan suap 3 persen, gratifikasi dan pencucian uang 2 persen, suap dan pencucian uang 1 persen dan pemerasan 1 persen," jelasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
104 Kepala Daerah
Sebelumnya, ICW menyebut, sepanjang 2004 hingga 2018 ada sebanyak 104 kepala daerah yang tersandung kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK.
"Ada 104 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. 2004 dan 2005 itu ada masing-masing 1 kepala daerah dan 2018 itu ada 29 kepala daerah," kata Egi di kantor ICW, Jakarta Selatan, Minggu (16/12/2018).
Sebelum menangkap 29 kepala daerah sepanjang tahun 2018, KPK juga pernah menangkap banyak kepala daerah di tahun 2014.
"Jumlah paling tinggi terjadi pada tahun 2018 dengan 29 kasus (kepala daerah), disusul tahun 2014 dengan 14 kasus (kepala daerah) yang ditangani," sebutnya.
Selain itu, pihaknya pun juga mencatat dari sepanjang 2004 hingga 2018. Wilayah yang paling banyak kepala daerahnya yang terjerat kasus korupsi itu dari Jawa Timur.
Reporter: Nur Habibie
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
