Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik niat PKS yang akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) Seumur Hidup. Fahri menyebut itu untuk kepentingan PKS di Pemilu 2019.
Namun, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jakarta Abdurrahman Suhaimi, membantah pernyataan Fahri Hamzah. Menurut dia, ini hanya suara pribadi dan tak mewakili partai.
Advertisement
"Harus dibedakan pernyataan perorangan dengan pernyataan yang merupakan kehendak para kader partai," ucap Suhaimi dalam keterangannya, Selasa (11/12/2018).
Dia menegaskan, para kader partai pasti mendukung kebijakan partainya. Menurutnya kebijakan ini membantu masyarakat.
"Kebijakan tersebut meringankan beban masyarakat, serta merupakan sebuah bentuk bantuan konkret bagi warga," ungkap Suhaimi.
Senada, Direktur Pencapresan PKS Suhud Alinudin mengutarakan wacana tersebut bukan untuk kepentingan elektoral.
"Ini bukan soal kepentingan elektoral kok. Janji itu merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan sosial," kata Suhud.
Dia menjelaskan, selama sistem transportasi publik masih belum optimal, masyarakat akan tetap menjadikan sepeda motor sebagai salah satu alat transportasi alternatif, dan wajar jika diberi insentif.
"Tentu janji itu akan diapresiasi oleh masyarakat kelas bawah. Karena bagi mereka, sepeda motor merupakan sarana untuk mencari nafkah," pungkasnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tidak Realistis
Sebelumnya, Fahri Hamzah menilai usulan PKS tidak realistis serta tidak sesuai dengan hasil survei yang ada. "Ini juga enggak ada risetnya ini," kata Fahri.
Menurut dia, negara maju justru mengurangi keberadaan kendaraan bermotor. Tambahnya, penggunaan sepeda motor juga dianggap tidak aman.
Karena itu, Fahri menyayangkan usulan penghapusan pajak kendaraan sepeda motor ini hanya untuk menarik suara Pileg 2019. Dia pun menyarankan, seharusnya PKS mengusulkan pembuatan undang-undang tentang perlindungan dan keselamatan pengendara sepeda motor.
"Ini mau berjuang buat siapa ini. Buat popularitas sekadar mendapatkan simpati dari yang punya motor? Jangan dong. Justru kalau politik itu, politik perlindungan, proteksi begitu," ucapnya.
Advertisement
