Sandiaga Minta Pemerintah Tangkap Pelaku Pembunuh 31 Pekerja di Papua

Sandiaga berharap pemerintah menindak tegas para pelaku, serta menangani kasusnya hingga tuntas.

oleh Liputan6.com diperbarui 05 Des 2018, 08:12 WIB
Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno memaparkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye pasangan Prabowo-Sandiaga di Jakarta, Rabu (28/11). Penerimaan dana kampanye pribadi Sandiaga sebesar Rp 28,5 miliar. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Calon Wakil Presiden RI Sandiaga Uno mengutuk pembantaian 31 orang pekerja proyek pembangunan jembatan Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Distrik Yall, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Prabowo-Sandiaga mengutuk tindakan kekerasan di Papua, apalagi pada kegiatan infrastruktur untuk kepentingan masyarakat," ujarnya ketika ditemui usai berdialog dengan pelaku ekonomi dan kewirausahaan di di Surabaya, Selasa, 4 November 2018 malam.

Cawapres nomor urut 02 itu berharap, pemerintah menindak tegas para pelaku, serta menangani kasusnya hingga tuntas. 

"Aparat harus mencari siapa di balik kasus ini. Lalu, pelakunya dibawa ke meja hukum sebab tindakan mereka itu sangat tidak bisa dibenarkan," ucap Sandiaga seperti diansir dari Antara. 

Sebelumnya, sebanyak 31 orang tewas dibantai KKB di lokasi proyek jalan Trans Papua yang diduga terjadi pada Sabtu, 1 Desember dan Minggu, 2 Desember 2018.

Mereka dibunuh saat membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak di jalur Trans Papua, Kabupaten Nduga.

 

2 dari 2 halaman

Dihentikan Sementara

Akibat kejadian tersebut, proyek Trans Papua yang dikerjakan sejak akhir 2016, dan ditargetkan selesai 2019 itu dihentikan untuk sementara waktu.

Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mengecek kondisi terakhir di kabupaten Nduga, Papua, setelah terjadinya penembakan.

"Kejadiannya terjadi di kabupaten Nduga. Dulu memang warnanya merah. Saya dulu pernah ke sana. Saya perintahkan tadi pagi ke Panglima (TNI) dan Kapolri untuk dilihat dulu, karena (informasi) ini masih simpang siur," kata Presiden saat membuka acara Hari Antikorupsi Sedunia 2018 di Jakarta.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya