Jokowi Belum Terima Surat Mundur Din Syamsuddin dari Utusan Khusus Presiden

Surat pengunduran diri itu ia ajukan pada Jumat, 21 September kemarin langsung ke Istana Kepresidenan.

oleh Liputan6.com diperbarui 22 Sep 2018, 15:53 WIB
UKP-DKAP Din Syamsuddin saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa di Jakarta, Kamis (8/2). Ada tujuh isu keagamaan yang akan dibahas dalam musyawarah pemuka agama kali ini. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku belum menerima surat mundurnya Din Syamsuddin dari jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban.

"Belum, surat belum saya terima," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).

Jokowi menambahkan, rencananya Senin pekan depan dirinya akan menerima langsung Din Syamsuddin terkait keputusan mundurnya itu.

"Hari Senin baru saya terima Beliau," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengajukan surat pengunduran diri sebagai utusan khusus Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk dialog dan kerja sama antaragama dan peradaban.

Surat pengunduran diri itu ia ajukan pada Jumat, 21 September kemarin langsung ke Istana Kepresidenan.

"Saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban. Tadi suratnya sudah saya sampaikan," kata Din Syamsuddin di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/9/2018).

 

2 dari 2 halaman

Muhammadiyah Netral

Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin memberikan pernyataan di Jakarta, Selasa (10/7). Pernyataan terkait isu agama dalam demokrasi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menurut Din, dia mundur karena Presiden Jokowi telah resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2019. Sedangkan lembaga yang pernah ia pimpin yakni Muhammadiyah, telah memutuskan untuk bersikap netral di pilpres mendatang.

"Sementara, satu, organisasi yang pernah saya pimpin, Muhammadiyah, sekarang juga masih pemimpin Muhammadiyah tingkat ranting, punya khittah tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Maka harus bersifat netral, bukan netral tidak memilih, nanti hak pilih ya kita salurkan pada waktunya nanti," ungkapnya.

Reporter: Ronald

Sumber: Merdeka.com

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya