Liputan6.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan mengambil alih kewenangan pengawasan perbankan. Selama ini tugas tersebut dipegang Bank Indonesia (BI).
Sebelumnya, pembahasan OJK sempat tertunda hingga delapan tahun karena perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dan pemerintah, Kamis (27/10).
Berdirinya otoritas jasa keuangan semakin melengkapi fungsi pengawasan perbankan yang akan menyatu dengan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, yang saat ini ada di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).(MEL)
Sebelumnya, pembahasan OJK sempat tertunda hingga delapan tahun karena perbedaan pendapat antara Bank Indonesia dan pemerintah, Kamis (27/10).
Berdirinya otoritas jasa keuangan semakin melengkapi fungsi pengawasan perbankan yang akan menyatu dengan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, yang saat ini ada di Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).(MEL)