Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik meminta agar publik bersabar menanti penataan PKL di kawasan Tanah Abang rampung. Menurutnya dibutuhkan waktu untuk menata secara perlahan kawasan perbelanjaan yang terkenal semrawut itu.
"Ya sabar nanti ditanya lagi ada tahapannya. Ini kan wagub, bukan jinny oh jinny (jin dalam sinetron yang mampu mengabulkan permintaan dengan cepat) semuanya kelar," ujar Taufik di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/3/2018).
Advertisement
Taufik menilai, penataan Tanah Abang selama ini lebih menunjukkan kepuasan ketimbang keluhan. Lantaran, sejumlah pedagang mendapat penghasilan yang lebih baik semenjak membuka lapak di tenda pemprov.
"Pedagang kaki lima semua setuju, semua setuju lho. Cuman ini kan selalu dimunculin yang protesnya aja," ungkap Taufik.
Taufik memang tak menampik bahwa penataan yang diberlakukan sejak 22 Desember 2017 itu memunculkan protes dari para sopir angkot. Sebab, pendapatan mereka menurun drastis semenjak Jalan Jati Baru ditutup dan digantikan dengan beroperasinya Bus Transjakarta Tanah Abang Explorer.
"Ketika ada yang memberlakukan protes atas penutupan tanya sebabnya apa? Pertama dimulai sopir, sopir income-nya kurang," jelas Taufik.
Namun, lanjut Taufik, permasalahan itu sudah diselesaikan dengan program OK OTRIP. Sayangnya, protes kembali muncul lantaran OK OTRIP dinilai memberatkan sopir.
Maka dari itu Taufik meminta publik bersabar menanti kajian lengkap kawasan Tanah Abang.
Ingub Tanah Abang
Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini tak mempermasalahkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat yang baru keluar pada 6 Februari 2018. Menurut Taufik, keterlambatan tersebut merupakan dampak dari evaluasi yang terus dilakukan.
"Nggak apa apa, kan namanya evaluasi terus menerus dilakukan," kata Taufik.
Ia juga tidak memandang janggal Ingub tersebut yang tidak menjelaskan penutupan Jalan Jati Baru. Sebab, keputusan Anies itu hanya berlaku sementara.
"Itu kan ada diskresi dong gubernur. Masa nggak boleh gubernur kasih diskresi?" ucap Taufik.
Advertisement
