Pemprov DKI Gaet Swedia dan Austria Kembangkan ERP

Progres ERP sendiri, kata Sandiaga, sedang dalam tahap lelang atau tender yang bersifat terbuka.

oleh Yunizafira Putri Arifin Widjaja diperbarui 08 Feb 2018, 13:04 WIB
Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/1). Revisi Pergub No.149 tahun 2016 tentang pengendalian Lalu Lintas dengan Jalan Berbayar Elektronik atau ERP ini ditargetkan akan selesai 2 pekan. (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berniat menggaet Austria dan Swedia dalam mengembangkan sistem Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar elektronik di Jakarta. Kedua negara tersebut diwakilkan masing-masing duta besarnya untuk Indonesia.

Progres ERP sendiri, kata Sandiaga, sedang dalam tahap lelang atau tender yang bersifat terbuka. Rencananya, pada Oktober mendatang akan diketahui siapa pemenang dari tender itu.

"Berkaitan dengan ERP, sekarang masuk ke tahapan lelang. Insya Allah akan dihadirkan dengan kolaborasi dari Swedia dan Austria," ucap Sandiaga usai menerima Duta Besar Austria dan Swedia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Di kesempatan yang sama, Kepala Dishub DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan, pembangunan ERP akan dibagi dalam dua tahap.

"Yang pertama dari Senayan ke Bundaran HI. Selanjutnya dari Bundaran HI sampai jalan Merdeka Barat," jelas dia.

Proses pembangunan sendiri akan memakan waktu paling lama setahun. Rencananya, pada 2019 ERP sudah benar-benar dapat diterapkan.

"Implementasinya akan dilakukan pada Oktober juga, karena proses pembangunan itu sekitar 10 bulan sampai 1 tahun," ucap Andri.

 

2 dari 2 halaman

Tarif ERP

Kendaraan melintas di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (6/1). Pemprov DKI akan merevisi Pergub Pengendalian Lalu Lintas dengan Jalan Berbayar Elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Dia menjelaskan, hingga kini belum ditentukan tarif untuk ERP. Nantinya akan disesuaikan dengan volume kendaraan dengan kapasitas jalan yang ada.

"Tarifnya yang akan kita gunakan adalah fluktuatif. Karena ERP ini tidak semata-mata mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tetapi memberikan keseimbangan antara volume kendaraan dengan kapasitas jalan," ujar Andri.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya