Liputan6.com, Prancis: Pertemuan Paris Club III di Paris, Prancis, berbuah hasil. Pasalnya, menurut Wakil Ketua DPR Bidang Perekonomian Komisi IX Tosari Wijaya, delegasi Indonesia telah berdebat alot bersama sekitar 26 negara anggota Paris Club dalam pembahasan penjadwalan utang luar negeri Indonesia. Rapat tersebut berlangsung selama lebih dari 24 jam, sejak Kamis kemarin sekitar pukul 10.00 waktu setempat hingga Jumat (12/4) sekitar pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 16.00 WIB. Hasil dari perdebatan panjang itu adalah persetujuan proposal penjadwalan utang kembali sebesar US$ 5,74 miliar dari sekitar US$ 5,5 miliar yang diusulkan delegasi RI. Demikian telewicara Arief Suditomo di Studio SCTV dengan Tosari di Prancis.
Seusai rapat, acara dilanjutkan dengan pidato dari Badan Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia Asia. Pada umumnya, mereka mendukung proposal penjadwalan utang Indonesia. Para negara donatur Paris Club juga mengabulkan proposal penghapusan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2002 dan 2003. Tosari mengatakan, untuk utang yang jatuh tempo 2002, Paris Club menghapuskan semua bunga utang. Sedangkan untuk 2003, disetujui bunga utang diperkecil hingga 50 persen. Namun, jika Indonesia terbukti sangat membutuhkan dana tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama untuk tahun mendatang dan 2003, maka bunga utang juga akan dihapus sepenuhnya [baca: Dorodjatun: Pembayaran Utang Indonesia Ditunda 20 Tahun].
Mengenai isu ketidakpercayaan anggota Paris Club III terhadap kinerja perekonomian Indonesia, Tosari kontan membantah keras. Ia memaparkan, proposal sebesar US$ 5,5 miliar adalah hasil hitungan pejabat Indonesia di Jakarta. Namun, hasil perhitungan di Paris Club menyatakan, Indonesia hanya membutuhkan jumlah dana sebesar hanya US$ 5,3 miliar. "Jadi bukan soal ketidakpercayaan," tegas anggota Partai Persatuan Pembangunan itu.
Tosari menambahkan, delegasi Indonesia akan memperbaiki perundangan di parlemen dan operasional Kejaksaan Agung. Langkah tersebut ditempuh menyusul pembahasan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme serta masalah privatisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang disinggung pada Paris Club. Meski demikian, masalah keamanan dan politik nyaris tak disinggung dalam pembahasan kali ini [baca: KKN di Indonesia Disoroti Anggota Paris Club].
Tosari mengungkapkan, waktu pembayaran pinjaman lunak luar negeri akan ditunda sampai 20 tahun, dengan tenggang waktu 10 tahun. Sedangkan untuk pinjaman komersial, akan diberi perpanjangan waktu penundaan sampai 18 tahun, dengan tenggang waktu lima tahun. "Ini berarti pemerintah mempunyai kesempatan besar untuk memanfaatkan dana itu semaksimal mungkin," ujar Tosari.
Sementara itu, dalam telewicara dengan reporter SCTV Bayu Sutiono yang berada di Paris, didapat keterangan bahwa utang luar negeri Indonesia yang berhasil di-reschedule adalah sebesar US$ 5,74 miliar. Uang itu akan digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya, US$ 5,3 miliar untuk utang luar negeri, US$ 400 juta untuk surat utang pemerintah yang dijaminkan di luar negeri yang terkait swasta, dan US$ 10 juta untuk utang luar negeri yang ditukar dengan program sosial seperti pendidikan dan kemiskinan. Negosiasi kali dinilai mempunyai nilai tambah ketimbang pertemuan sebelumnya dalam Paris Club I dan II [baca: Rescheduling Utang Sudah Diasumsikan dalam APBN 2002].(MTA/Bayu Sutiyono dan Satya Pandia)
Seusai rapat, acara dilanjutkan dengan pidato dari Badan Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia Asia. Pada umumnya, mereka mendukung proposal penjadwalan utang Indonesia. Para negara donatur Paris Club juga mengabulkan proposal penghapusan bunga utang luar negeri yang jatuh tempo pada 2002 dan 2003. Tosari mengatakan, untuk utang yang jatuh tempo 2002, Paris Club menghapuskan semua bunga utang. Sedangkan untuk 2003, disetujui bunga utang diperkecil hingga 50 persen. Namun, jika Indonesia terbukti sangat membutuhkan dana tambahan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama untuk tahun mendatang dan 2003, maka bunga utang juga akan dihapus sepenuhnya [baca: Dorodjatun: Pembayaran Utang Indonesia Ditunda 20 Tahun].
Mengenai isu ketidakpercayaan anggota Paris Club III terhadap kinerja perekonomian Indonesia, Tosari kontan membantah keras. Ia memaparkan, proposal sebesar US$ 5,5 miliar adalah hasil hitungan pejabat Indonesia di Jakarta. Namun, hasil perhitungan di Paris Club menyatakan, Indonesia hanya membutuhkan jumlah dana sebesar hanya US$ 5,3 miliar. "Jadi bukan soal ketidakpercayaan," tegas anggota Partai Persatuan Pembangunan itu.
Tosari menambahkan, delegasi Indonesia akan memperbaiki perundangan di parlemen dan operasional Kejaksaan Agung. Langkah tersebut ditempuh menyusul pembahasan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme serta masalah privatisasi sejumlah Badan Usaha Milik Negara yang disinggung pada Paris Club. Meski demikian, masalah keamanan dan politik nyaris tak disinggung dalam pembahasan kali ini [baca: KKN di Indonesia Disoroti Anggota Paris Club].
Tosari mengungkapkan, waktu pembayaran pinjaman lunak luar negeri akan ditunda sampai 20 tahun, dengan tenggang waktu 10 tahun. Sedangkan untuk pinjaman komersial, akan diberi perpanjangan waktu penundaan sampai 18 tahun, dengan tenggang waktu lima tahun. "Ini berarti pemerintah mempunyai kesempatan besar untuk memanfaatkan dana itu semaksimal mungkin," ujar Tosari.
Sementara itu, dalam telewicara dengan reporter SCTV Bayu Sutiono yang berada di Paris, didapat keterangan bahwa utang luar negeri Indonesia yang berhasil di-reschedule adalah sebesar US$ 5,74 miliar. Uang itu akan digunakan untuk berbagai keperluan. Di antaranya, US$ 5,3 miliar untuk utang luar negeri, US$ 400 juta untuk surat utang pemerintah yang dijaminkan di luar negeri yang terkait swasta, dan US$ 10 juta untuk utang luar negeri yang ditukar dengan program sosial seperti pendidikan dan kemiskinan. Negosiasi kali dinilai mempunyai nilai tambah ketimbang pertemuan sebelumnya dalam Paris Club I dan II [baca: Rescheduling Utang Sudah Diasumsikan dalam APBN 2002].(MTA/Bayu Sutiyono dan Satya Pandia)