Liputan6.com, Jakarta - Politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto berjanji, jika terpilih menjadi ketua umum Golkar akan merajut kebersamaan dan merangkul semua pihak.
"Selalu saya sampaikan kita merajut kebersamaan agar Golkar bisa bangkit," ucap Airlangga di DPP Golkar, Jakarta, Rabu (13/12/2017).
Advertisement
Dia menuturkan, hal ini perlu dilakukan, mengingat agenda politik ke depan. Dimana akan ada pilkada serentak, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden.
"Pilkada itu dalam waktu enam bulan ke depan dan agenda terkait pileg dan pilpres juga dalam waktu tidak lama lagi, tahun depan lah, bulan Agustus sudah ada calon untuk presiden," lanjut Airlangga.
Karena itu, dia berharap Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang digelar untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto, bisa diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat.
"Tentunya kepengurusan itu hasil musyawarah mufakat dengan biasanya mengatur formatur, baik dari unsur daerah maupun pusat," ujar Airlangga.
Ingin Munaslub
Sementara Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid mengungkapkan, sudah lama menginginkan adanya Munaslub, setelah Ketua Umum Golkar nonaktif Setya Novanto ditetapkan menjadi tersangka.
Tak hanya itu, bahkan Nurdin juga berharap bisa dilakukan penunjukkan langsung ketua umum (ketum) baru.
Menurut mantan Ketum PSSI ini, penunjukkan langsung bisa terjadi jika aklamasi. Misalnnya jika hanya Ketua DPP yang juga Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, yang maju menjadi calon ketua umum.
"Bisa juga ada pergantian ketum tanpa Munaslub. Bagi saya pergantian ketum adalah suatu hal yang mutlak. Ya bisa saja ada caranya kalau DPP berkehendak, ya Pak Airlangga jadikan ketum," kata Nurdin di DPP Golkar.
Dia menegaskan, jika ada pesaingnya baru diadakan Munaslub. Tapi jika hanya maju sendiri, mekanisme penunjukkan langsung bisa diambil.
Menurut Nurdin, hal itu bisa diatur sehingga tidak menyalahi AD/ART.
Advertisement
Rapimnas Sebelum Munaslub
Di tempat yang sama, Ketua DPP Golkar Aziz Syamsuddin menyatakan, seharusnya rapat pleno bukan membahas Munaslub tapi Rapimnas. Karena soal Munaslub harus dibahas di Rapimnas.
"Nanti itu bukan soal Munas. Munas itu harus melalui Rapimnas. Tanggal dan tempat Munas itu harus ditetapkan dalam Rapimnas. Bukan dalam Pleno DPP," tukas Aziz.
Dia menyebut jika akhirnya Munaslub terlaksana tanpa ada Rapimnas, dia menyebut itu hal yang cacat. Meski demikian, semuanya tergantung pada dinamika yang terjadi.
"Ya lihat dulu ini seperti apa. Saya belum tahu ini gimananya. (Langsung Munaslub) cacat," pungkas Aziz.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
