Liputan6.com, Jakarta - Ambisi pemerintah mewujudkan laut Indonesia sebagai poros maritim dunia tampaknya masih dipandang main-main oleh sebagian pejabat pemerintahan. Terbukti dari rentetan praktik pungli hingga korupsi di sektor kelautan yang masih marak terjadi.
Baca Juga
Advertisement
Baru-baru ini, KPK menangkap tangan Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Tonny Budiono dengan barang bukti uang sebanyak Rp 20 miliar. Disebutkan KPK, tumpukan uang tersebut berasal dari perizinan dan pengadaan proyek-proyek di lingkungan Ditjen Hubla tahun anggaran 2016-2017.
Mirisnya, pada April 2017 lalu, KPK baru menangani kasus korupsi pengadaan kapal perang yang menjerat pejabat tinggi dari perusahaan pelat merah PT PAL Indonesia. Semangat mendengungkan kembali semboyan 'Jalesveva Jayamahe' yang bermakna di laut kita jaya, ternoda oleh praktik kotor ini.
Selengkapnya dalam Infografis berikut:
