Warga Perbatasan Beli Bahan Pokok dari Negara Lain, Ini Reaksi JK

Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, transaksi perdagangan antara masyarakat di wilayah perbatasan harus diatur dengan baik.

oleh Septian Deny diperbarui 12 Jul 2017, 12:00 WIB
Pemerintah menyatakan transaksi perdagangan antara masyarakat di wilayah perbatasan harus diatur dengan baik.

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai pembelian bahan kebutuhan pokok dari negara lain yang dilakukan oleh masyarakat di perbatasan sebagai suatu hal yang wajar. Hal tersebut merupakan bentuk interaksi antar masyarakat dua negara yang sama-sama tinggal di perbatasan.

JK contohkan, jika masyarakat Indonesia di perbatasan membeli gula dari dari wilayah negara lain, salah satunya disebabkan oleh harga yang ditawarkan lebih murah.

"Jangan lupa setiap perdagangan di perbatasan itu juga ekspor yang baik. Tapi juga kadang-kadang impor. Pada saat harga gula di Indonesia lebih mahal maka orang mengambilnya dari Serawak (Malaysia)," ujar dia saat membuka Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara di Jakarta, Rabu (12/7/2017).

JK menuturkan, jika gula tersebut harus didatangkan dari Jawa, maka akan menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Akibatnya harga jual gula menjadi mahal dan menjadi beban bagi masyarakat di perbatasan.

"Karena kalau dia harus beli di Jawa berapa ongkosnya sampai ke perbatasan. Kita tidak bisa seperti itu, harus memahami juga apabila masyarakat kita dipaksa beli barang di negeri sendiri. ‎Maka harga akan mahal artinya tingkat pendapatan menurun, dan daya beli menurun," kata dia.

Meski demikian, lanjut JK, transaksi perdagangan antara masyarakat di wilayah perbatasan ini harus diatur dengan baik. Dengan demikian, tidak ada barang-barang selundupan yang masuk ke Indonesia.

"Akan tetapi ini harus diatur dengan baik sehingga masyarakat tidak cenderung untuk bekerja," ujar dia.

 

 

Saksikan Video Menarik di Bawah Ini:

 

 

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya