Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi kembali menyentil para menterinya yang lambat dalam bekerja. Dia mengancam akan memecat menteri yang tidak dapat mencapai target. Lantas apakah ini sinyal reshuffle kabinet?
Wakil Presiden Jusuf Kalla menanggapi kabar tersebut. Dia menegaskan masalah perombakan kabinet menjadi hak prerogatif Presiden Jokowi.
Advertisement
"Iya reshuffle kabinet itu hak prerogatif presiden," ujar JK di Jakarta, Senin (24/4/2017).
Dia menyatakan setiap menteri memiliki nilai tersendiri. Hal itu akan menjadi pertimbangan Jokowi dalam menentukan sikap untuk merombak para menteri.
"Jadi tentu tergantung penilaian-penilaian, diatur presiden. Iya, itu urusan pemerintah," kata JK.
Dalam pidato di Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengancam akan memecat menteri yang tidak bisa mencapai target kinerja. Karena hal itu tidak sesuai dengan budaya yang ia canangkan.
"Saya bekerja memang pakai target. Menteri bilang target terlalu besar, saya bilang itu urusan menteri," kata Jokowi, Sabtu 22 April 2017.
Jokowi menegaskan, target yang telah ditetapkan harus tercapai. Jika tidak, ia akan mengganti, menggeser, bahkan mencopot menterinya.
"Target harus diselesaikan. Kalau tidak selesai, urusannya lain. Bisa diganti bisa digeser, bisa dicopot dan lainya," tutur Jokowi.
