Liputan6.com, Jakarta Pemerintah memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan masalah proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek. Saat ini pemerintah harus segera menentukan mekanisme pembiayaan proyek LRT setelah pendanaan dari APBN tak mencukupi.
Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Gatot Tri Hargo memastikan, pemerintah sudah mengantongi beberapa opsi pendanaan proyek LRT, yang akan diputuskan dalam beberapa pekan ke depan.
"Sudah mendekati final, nanti Jumat akan diputuskan," kata dia di Kementerian BUMN, Senin (27/2/2017).
Baca Juga
Advertisement
Salah satu opsi yang akan dipikirkan pemerintah, melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pembangunan prasarana LRT. Nantinya KAI menjadi investor, dan perbankan BUMN akan memfasilitasi pendanaan. "(Pembiayaannya) Nanti dari Himbara, BNI, BRI dan Mandiri," dia mengungkapkan.
Hanya saja untuk meringankan beban KAI sebagai investor, Kementerian BUMN bersama dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah membicarakan bunga yang akan digunakan Bank Indonesia (BI).
Dalam Perpres penugasan proyek LRT, hanya PT Adhi Karya (Persero) Tbk, yang mengerjakan proyek ini. Dalam kontrak yang sudah ditandatangani pada 10 Februari 2017, Adhi Karya juga sudah menandatangani proyek tersebut senilai Rp 23,3 triliun.
Adapun total invesatasi pendanaan pembangunan tahap 1 yang menghubungkan Bekasi Timur-Cibubur-Cawang-Dukuh Atas. Hanya saja pengerjaannya terbagi dalam tiga seksi, yaitu Cibubur-Cawang, Bekasi Timur-Cawang dan Cawang-Dukuh Atas. (Yas/nrm)
