Liputan6.com, Jakarta: Di dalam gedung megah DPR tersimpan sejuta cerita. Yang paling seru, kedekatan mereka dengan rupiah. Dan kali ini, mereka mengajukan anggaran kepada pemerintah sebesar Rp15 miliar, jika seorang anggota dewan bersedia kembali ke daerah pemilihan.
"DPR berpikir seperti itu pun sudah kejahatan," komentar pedas pengamat parlemen Sebastian Salang di Jakarta, Sabtu (5/6).
Partai Golkar disangkutkan sebagai pencetus usul anggaran Rp15 miliar itu. Wajar bila pengajuan angka tersebut menimbulkan perdebatan, karena hakekatnya yang membayar anggota dewan adalah rakyat.
Menanggapi hal itu, anggota DPR malah balik menuding pemerintah. Harry Azhar Aziz dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa sebagian besar anggaran dikuasai menteri. DPR lantas merasa harus turun tangan.
Sekarang, bola berada di tangan pemerintah. Setuju atau tidak, seharusnya memikirkan nasib rakyat. Untuk kepentingan siapakah dana tersebut nantinya?(OMI/SHA)
"DPR berpikir seperti itu pun sudah kejahatan," komentar pedas pengamat parlemen Sebastian Salang di Jakarta, Sabtu (5/6).
Partai Golkar disangkutkan sebagai pencetus usul anggaran Rp15 miliar itu. Wajar bila pengajuan angka tersebut menimbulkan perdebatan, karena hakekatnya yang membayar anggota dewan adalah rakyat.
Menanggapi hal itu, anggota DPR malah balik menuding pemerintah. Harry Azhar Aziz dari Fraksi Golkar menyatakan bahwa sebagian besar anggaran dikuasai menteri. DPR lantas merasa harus turun tangan.
Sekarang, bola berada di tangan pemerintah. Setuju atau tidak, seharusnya memikirkan nasib rakyat. Untuk kepentingan siapakah dana tersebut nantinya?(OMI/SHA)
