Liputan6.com, Jakarta Belakangan ramai wacana pembatasan calon legislatif non struktural partai dari kalangan artis. Hal ini pun menuai protes dari kalangan artis yang telah menjadi anggota DPR. Salah satu yang sangat vokal mengenai wacana ini adalah Lucky Hakim anggota DPR Fraksi PAN yang memang berasal dari kalangan artis.
Advertisement
Lucky Hakim yang juga Wakil Sekretaris Jendral DPP PAN dengan tegas menolak masuknya ketentuan pembatasan caleg dari kalangan artis tersebut dalam UU Pemilu. Karena menurutnya pasal-pasal dalam undang-undang hanya mengatur hal -hal terkait soal ketentuan umum.
Ayah satu anak ini berpendapat, mekanisme peraturan soal perekrutan dari kalangan artis untuk mengikuti pemilu, sudah diatur sendiri oleh masing-masing partai politik. Sebab, setiap partai tentunya sudah memiliki kriterianya dalam mengusung kadernya sebelum bertarung di pemilu.
"Sudah merupakan hak partai jadi jangan dibikin kacau sama usulan-usulan yang ngawur dan mengada-ada lah fungsi partai itu kan menyaring pelaku politik dan silakan lihat di UUD menyatakan bahwa itu adalah kewenangan partai," ujar pria kelahiran Cilacap 36 tahun lalu.
"Ingat ini era demokrasi loh, sekarang bukan jaman jahiliah atau jaman diktator, siapapun WNI berhak maju sebagai caleg bila sudah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan kesetaraan hak, tidak memandang asal-usul pekerjaan" tambah Lucky yang juga anggota Banggar DPR ini.
Lucky Hakim pun menunjuk beberapa prestasi yang telah dibuatnya. "Alhamdulillah saya bisa menyalurkan lebih dari 60 Miliar untuk beasiswa anak-anak di Bekasi dapil saya, puluhan ribu konstiuen saya merasa bersyukur mendapat dana atas perjuangan wakil mereka," ujarnya.
Dirinya juga berharap Pemerintah harus bisa memberikan jaminan kepada rakyatnya untuk bisa berpolitik. "Negara harus menjamin bahwa hak artis atau siapapun yang berprofesi apapun untuk memiliki sikap dan pilihan politik agar tetap dihargai. Hal yang sama juga seharusnya dilakukan terhadap mekanisme parpol," ujar Lucky.
