Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tengah menangani dan berupaya memulangkan 177 warga Indonesia yang ditahan oleh otoritas Filipina. 177 WNI ditahan karena memalsukan identitas untuk menunaikan ibadah haji.
Ratusan WNI yang antara lain berasal dari Pulau Sulawesi dan Pulau Jawa itu sengaja memalsukan identitas dengan menggunakan paspor Filipina, diduga karena kuota haji Indonesia yang terbatas.
Advertisement
"Tapi itu kan pelanggaran hukum, dan mereka sekarang sedang ditahan oleh pemerintah Filipina. Kita berupaya bagaimana menyelesaikan ini dan mengembalikan mereka ke Indonesia," ujar Yasonna saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Senin (22/8/2016).
Selain melakukan pemeriksaan internal di beberapa kantor imigrasi yang meloloskan para WNI tersebut, Yasonna juga berkoordinasi dengan pemerintah Filipina dalam pengusutan pemalsuan identitas yang diduga dilakukan sindikat tertentu.
"Tentu itu (sedang ditangani) otoritas Filipina karena WNI ini menggunakan identitas palsu, padahal bukan warga negara (Filipina), tetapi (pemalsuan) itu dikoordinasi oleh sindikat, baik dari Filipina maupun ada orang-orang kita di sini," tutur Yasonna.
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, tim KBRI Manila dibantu oleh dua orang tim Kemlu pusat telah mengidentifikasi WNI yang saat ini ditahan di Detensi Imigrasi Camp Bagong Diwa Bicutan, Manila, Filipina.
"Diketahui terdapat 177 WNI terdiri dari 100 perempuan dan 77 laki-laki," ujar Iqbal melalui pesan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu 21 Agustus 2016.
Untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap status kewarganegaraan 177 orang yang mayoritas berasal dari Sulawesi Selatan itu, Kemlu melakukan pengecekan data melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Simkim).
Selain memastikan bahwa kondisi ratusan WNI secara umum baik, KBRI Manila juga memasok kebutuhan logistik harian para WNI, seperti makanan, minuman, obat-obatan, pakaian dan perlengkapan sanitasi. Pihak KBRI juga telah membentuk tim piket agar mereka bisa memantau keadaan seluruh 177 WNI di detensi imigrasi dan bersiaga selama 24 jam untuk merespons setiap perkembangan yang membutuhkan penanganan secara cepat.
