Liputan6.com, Jakarta - Listrik memiliki peran penting untuk peningkatan investor dan menggerakkan perekonomian nasional. Oleh sebab itu, pemerintah harus berjuang keras untuk meningkatkan pasokan listrik bagi industri dan masyarakat. Salah satu cara mendorong peningkatan ketersediaan listrik tersebut adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengaku kecewa dengan langkah pemerintah Indonesia yang belum berani mendirikan PLTN. Alasannya, ketersediaan listrik merupakan salah satu cara untuk meningkatkan investasi sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. "Selama ini investor tidak jadi masuk karena listriknya kurang,” ujar Kurtubi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (20/8/2016).
Baca Juga
Advertisement
Kurtubi menjelaskan bahwa Indonesia harus meniru Vietnam yang saat ini kondisi listriknya lebih baik, berkat adanya PLTN Nuklir. Pria ini menegaskan bahwa infrastruktur listrik yang merata dan terjamin di seluruh daerah adalah bagian dari kemakmuran bangsa. “Sampai saat ini belum semua daerah di Indonesia menikmati listrik,” ujar Kurtubi.
Wacana pembangunan PLTN memang telah digelontorkan sejak jaman Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Namun sampai saat ini belum ada presiden yang berani merealisasikan hal tersebut. Menurut Kurtubi, nuklir memang berbahaya, tetapi pemanfaatan energi ini cukup efektif untuk permasalahan listrik di Indonesia saat ini.
Oleh sebab itu, Kurtubi berpendapat bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya (ESDM) baru yang menggantikan Arcandra Tahar harus berani untuk mengusulkan dan mendorong pendirian PLTN.
Ia melanjutkan, permasalahan listrik di Indonesia tak kunjung selesai. Walau program pemerintah mendukung gerakan 35 ribu megawatt (MW), ternyata belum mencukupi kebutuhan listrik Indonesia.
Hal ini ditegaskan oleh Kurtubi. “Konsumsi listrik per kapita kita hanya seperlima dari Malaysia, rakyat Indonesia seharusnya dapat menerima listrik 5 kali lipat lebih banyak dari saat ini,” ujar Kurtubi.
Syamsir Abduh, anggota Dewan Energi Nasional menjelaskan bahwa PLTN bisa saja dibangun. “Selama keamanan dan keselamatan bisa terjamin, nuklir bisa saja,” ujarnya.
Syamsir menambahkan bahwa selama ini energi sangat berhubungan dengan politik, sehingga pembangunan PLTN Nuklir membutuhkan komitmen dari pemerintah. (Aldo Lim/Gdn)
