Liputan6.com, Jakarta - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) meminta kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar tahan terhadap godaan korupsi, kolusi, maupun nepotisme, termasuk menerima suap dari para konglomerat. KPPU harus menjadi institusi yang bersih dan menjaga kredibilitasnya untuk membongkar serta menindak tegas para pelaku kartel, monopoli usaha.
“KPPU jangan gampang disogok atau digoda konglomerat. Jangan mau didikte oleh pelaku usaha meskipun mereka mempunyai kekuatan itu,” pinta Ketua KEIN Soetrisno Bachir saat menggelar Diskusi dengan KPPU di kantor KEIN, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Baca Juga
Advertisement
Menurutnya, pelaku kartel dan monopoli terbukti telah meresahkan masyarakat, membunuh pengusaha kecil sehingga struktur pasar di Indonesia sangat tidak sehat. Sebagai contoh, Alfamart yang sudah menguasai jaringan ritel modern sudah menggusur pedagang kecil.Seharusnya, kata Soetrisno, Indonesia bisa belajar dari China yang melarang Google masuk untuk memproteksi warganya.
“Kita ingin belajar bikin peta jalan industri dari Jepang, Korea, China, dan setelah Lebaran ini kita mau ke Jerman. Jerman sangat konsisten membangun industrinya karena selama ini kita belum berhasil membangun industri dalam negeri,” terang dia.
KEIN, sambung Soetrisno, telah menggelar diskusi dengan sejumlah Kementerian dan Lembaga. Hasilnya, tambah dia, banyak kebijakan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.
“Saat komunikasi dengan Kementerian dan Lembaga, banyak yang amburadul, semrawut, tidak sinkron antara data institusi satu dengan lain. Mereka saling menyalahkan, data banyak yang bohongan. Untuk itu, kita harapkan KPPU tidak seperti itu. Bukan saja pengawas persaingan usaha saja, tapi berperan aktif untuk perekonomian kita,” harap Soetrisno.
