Liputan6.com, Jakarta - Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya siap bertarung melawan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok lewat jalur hukum. Yusril pun memastikan akan mengambil langkah hukum jika para aparat gabungan berani mengeksekusi rumah warga Luar Batang.
"Kita tetap melakukan perlawanan jika ia (Ahok) tetap menggusur. Apabila petugas gabungan turut serta menggusur, juga terpaksa dilakukan perlawanan dengan jalur hukum. Kali ini, warga Luar Batang sudah bersatu melawan Ahok," kata Yusril usai mengikuti rapat warga di halaman parkir Masjid Keramat Jami Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (20/4/2016) sore.
Baca Juga
Advertisement
Yusril yang resmi menjadi kuasa hukum warga Luar Batang juga mengingatkan Ahok untuk mengedepankan dialog. Dia menyebut, penggusuran warga Kampung Luar Batang lantaran program revitalisasi tidaklah benar. Sebab hampir semua warga Luar Batang telah memiliki sertifikat bangunan.
"Mereka punya hak. Dan punya sertifikat. Pemda DKI saya sebut menyerobot tanah milik masyarakat. Maka dari itu, saya kira memang pantas untuk dilawan," tegas Yusril.
Yusril menuturkan, selama ini Pemda DKI Jakarta tak pernah menunjukkan bukti jika warga Luar Batang tak mempunyai sertifikat bangunan atau kepemilikan tanah. Lagi-lagi Yusril mengatakan Ahok harus bisa bertemu dengan warga untuk berdialog atau bermusyawarah terkait rencananya.
"Kalau saya berpendapat, hal-hal seperti ini harus negosiasi dengan masyarakat. Kedua yang perlu itu menata kampung jadi lebih baik lagi. Bukan masyarakatnya digusur dan dibuat taman atau semacam bangunan lainnya. Kalau memang mau Rusun ya di situ (Kampung Luar Batang). Kalau dibuat disitu tidak menghilangkan mata pencaharian mereka," beber Yusril.
Dialog dengan Warga
Yusril melanjutkan, dialog warga dengan pemerintah terbilang singkat. Sebab itu apa yang diinginkan warga tidak dapat diakomodir oleh pemerintah. Warga pun kaget dan jelas melawan lantaran warga Kampung Luar Batang sudah dongkol terhadap sikap pemerintah yang semena-mena melakukan penggusuran.
"Jelas saja warga tak ada persiapan apa-apa kan. Dialognya singkat. Kalau begini caranya, wajib kami melawan. Ketika rakyat terinjak dan tergusur siapa yang datang? Negara tidak hadir dan negara kali ini saya akui bersekongkol menindas rakyatnya," ujar Yusril.
"Warga dongkol sama sikap pemprov DKI. Banyak peraturan pemerintah dan menteri-menteri yang dikangkangi Gubernur DKI yang mengklaim tanah Kampung Luar Batang miliknya (Pemprov DKI)," tambah Yusril.
Surati Panglima TNI
Tak hanya bersurat ke Ahok, Yusril juga mengaku akan mengirim surat kepada Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait keberadaan serta keterlibatan anggota TNI di setiap eksekusi penggusuran di Jakarta. Bakal calon Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, tugas utama TNI adalah menangkal ancaman atau serangan dari luar dan bukan untuk menakuti rakyatnya sendiri.
"Saya mau tulis surat ke panglima TNI supaya tentara tidak dilibatkan dalam penggusuran rakyat Jakarta. Waktu saya mendraf soal PERPU terorisme, itupun kami bilang menghadapi teroris itu pakai polisi bukan TNI. TNI hanya membackup kalau polisi tidak bisa mengatasinya," jelasnya.
Yusril juga mengaku telah bersurat ke Ahok untuk bisa berdialog dengan warga Kampung Luar Batang soal penggusuran atau program perevitalisasian Kawasan Wisata Bahari, Sunda Kelapa. Apalagi saat sebelum menjadi Gubernur DKI, Presiden Joko Widodo telah membuat kontrak politik yang isinya tidak akan melakukan penggusuran.
"Saya sudah mengirim surat ke Ahok untuk berdialog ke sini. Saya mengajak Gubernur DKI. Kita tantang apakah dia berani datang kesini atau tidak," ujarnya.
"Ketika Pak Ahok banyak menggusur, tapi sampai hari ini kita belum mendengar komentar dari pak Jokowi selaku Presiden kita. Yang terdengar malah penghentian reklamasi sementara. Kalau sementara berarti akan ada. Kita perlawanan bukan mau anarkis, SARA, tidak kita membela hak yang dijamin konstitusi kita. Jokowi juga menjanjikan akan menata Jakarta secara manusiawi, tapi mana buktinya," tutup Yusril.
Advertisement
