Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku akan mengubah pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang saat ini masih tertahan di DPR RI.
Nantinya, pemerintah akan memangkas jumlah BUMN penerima modal negara. Perombakan itu dilakukan seusai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan adanya efisiensi dan fokus anggaran.
Awalnya dalam APBN 2016, jumlah BUMN yang diajukan mendapatkan PMN sebanyak 29 dengan total nilai Rp 34 triliun.
"Dalam APBNP 2016 akan ada perubahan, ada beberapa saja yang diusulkan, akan jauh di bawah dari yang diusulkan sebelumnya," kata Rini di kantornya, Jumat (15/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Rini mengaku, maksimal jumlah BUMN yang akan menerima PMN di tahun ini sebanyak empat perusahaan. Empat BUMN ini yang dianggap memiliki tugas khusus dari negara. Salah satunya PT PLN (Persero).
Menurut Rini, PLN saat ini memiliki tanggung jawab yang cukup besar kepada negara, mengingat perusahaan itu diperintahkan untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu Mega Watt dan transmisi listrik sepanjang 46 ribu km.
"Tentu dengan besarnya tugas itu, kita harapkan dukungan modal dari PLN itu lebih besar biarpun PLN juga memiliki banyak hutang," tegasnya. (Yas/nrm)
