Lulung: Kalau Ahok Tak Sanggup, Biar Saya ke Kalijodo

Dalam menertibkan kawasan Kalijodo, Ahok diminta melakukannya secara humanis.

oleh Nafiysul Qodar diperbarui 12 Feb 2016, 19:39 WIB
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana. (Muhammad Ali/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pembongkaran kawasan prostitusi Kalijodo oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menuai respons berbagai pihak. Tak terkecuali dari Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana.

Pria yang akrab dipanggil Lulung itu berharap agar tidak ada kekerasan ‎dalam proses pembongkaran kawasan Kalijodo. Ia meminta agar Ahok lebih humanis dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh lokal di kawasan Kalijodo tersebut.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan‎ (PPP) itu tidak ingin insiden seperti saat penggusuran di Kampung Pulo pertengahan 2015 terulang lagi. Ia yakin, warga Jakarta bisa diajak dialog dengan baik.

"Harus berangkat dari tokoh lokal di situ. Jangan ada lagi backhoe terbakar. Jangan ada lagi gas air mata. Rakyat bisa diajak ngomong yang baik, secara manusiawi," ujar Lulung di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/2/2016).

Lulung menantang Ahok menertibkan Kalijodo ‎tanpa perlawanan. "Kalau Ahok tidak sanggup, biarkan saya yang ke sana (Kalijodo). Saya yakin mereka mengenal saya dengan baik," ucap Lulung.

Ia juga mengkritisi rencana Ahok yang akan mengerahkan sejumlah pasukan TNI‎ dan Polri bersenjata untuk membongkar Kalijodo. Bahkan suami Veronica Tan itu berencana mengirim tank. Rencana tersebut dianggap Lulung terlalu berlebihan.

"Jangan menggunakan kekerasan berdampak anarkis. Menggunakan alat-alat negara. Alat ketahanan alutsista. Itu untuk perang," kata Lulung.

"Menertibkan rakyat dengan tentara dan polisi berarti gagal," sambung dia.

‎Lulung meminta Ahok meniru cara mantan Gubernur DKI Sutiyoso yang berhasil mengubah kawasan prostitusi di Kramat Tunggak menjadi Islamic Center. Ia yakin, cara yang humanis seperti yang dilakukan Bang Yos --sapaan akrab Sutiyoso-- memberi dampak lebih baik.

"Di sana bukan persoalan preman atau mafia. Ada hajat orang banyak. Pemerintah harus melakukan pendekatan dengan baik. Penertiban, lakukanlah penataan. Orangnya dibina. Harus dengan perjuangan estafet, jangan buru-buru," jelas Lulung.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya