Serapan Anggaran Pemerintah Telah Capai 70%

Presiden Joko Widodo langsung memerintahkan beberapa menterinya untuk langsung bekerja.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 02 Nov 2015, 19:36 WIB
Siluet tiang konstruksi pembangunan gedung bertingkat terlihat di Jakarta Pusat, Senin (19/10/2015). Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2015 sebesar 4,85 persen. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sampai saat ini terus mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga di kabinetnya untuk terus memaksimalkan pembelanjaan anggaran yang ada di APBN 2015.

Dikatakan Jokowi, hingga hari ini penyerapan anggaran sudah meningkat tajam. Namun begitu, angka penyerapan anggaran ini belum mampu memuaskan mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ini sudah November, sebentar lagi Desember. Laporan yang saya terima dari Menteri Keuangan tadi pagi serapan anggaran sudah mencapai 70 persen, jadi tinggal dua bulan lagi," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Demi mempercepat pembelanjaan anggaran itu, Jokowi meminta kepada para menterinya untuk lebih detail dalam membelanjakan anggaran negara yang sudah ditetapkan tersebut. Berbagai proyek infrastruktur dikatakan Jokowi masih menjadi yang prioritas.

‎"Agar target serapan anggaran bisa kita lakukan dan target serapan anggaran antara 92-94 persen itu benar-benar bisa kita capai," tegas Jokowi.

‎Untuk mencegah hal serupa di tahun 2016, presiden Joko Widodo langsung memerintahkan beberapa menterinya untuk langsung bekerja. Ini dilakukan karena DPR RI sudah mengetok palu untuk APBN 2016. Setidaknya ada empat‎ menteri yang harus bekerja keras lebih awal sebelu menginjak 2016.

Empat menteri itu adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri ESDM Sudirman Said.

"‎Sudah saya sampaikan beberapa kali, setelah adanya persetujuan DPR agar tender, lelang secepatnya dimulai, terutama yang berkaitan dengan belanja modal infrastruktur‎," kata Jokowi.

Bukan tanpa alasan Jokowi memprioritaskan empat kementerian tersebut, dikarenakan empat menteri tersebut yang memiliki anggaran paling besar dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya.

‎"Kita tidak mau terjadi kontraksi ekonomi gara-gara terlambat kita dalam melaksanakan pkerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, utamanya infrastruktur," kata Jokowi.‎ (Yas/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya