Liputan6.com, Jakarta - Kalangan buruh terus-menerus menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Mereka akan melakukan demonstrasi di masing-masing wilayah kerjanya pekan ini.
Kalangan buruh tersebut adalah dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama asosiasi perburuhan lain yakni KSPSI AGN, KSBSI, KPBI, KASBI, SPN, FSPMI, dan 60 federasi serikat pekerja lainnya yang tergabung dalam Komite Aksi Upah (KAU).
Advertisement
Sekretaris Jenderal KSPI Muhammad Rusdi mengatakan, aksi-aksi yang dilakukan ini merupakan rangkaian dari aksi sebelumnya terkait penolakan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"Sebagai bentuk penolakan, KAU akan melakukan aksi unjuk rasa dan mogok produksi di berbagai provinsi pada 3-10 November 2015," ujarnya di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta, Senin (2/11/2015).
Dia menjelaskan, aksi ini akan digelar di sejumlah daerah secara bergantian seperti Aceh, Medan, Deli Serdang, Batam, Lampung, Serang, Tanggerang, Cilegon, Jakarta, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Bandung, Sukabumi, Cianjur, Bogor, Depok, Semarang, Pekalongan, Solo, Demak, Cilacap, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Makassar, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, Manado, dan Gorontalo.
Aksi pertama akan digelar di Serang dan Bogor pada 3 November 2015. Selanjutnya akan disusul oleh provinsi lain yang tengah berkoordinasi untuk menentukan tanggal aksi.
"Mulai besok akan dilakukan aksi daerah. Besok yang telah siap itu Bogor dan Serang. Kemudian tanggal 4 November itu di Medan dan Surabaya. Selebihnya masing-masing masih mencari tanggal," ujarnya. (Dny/Zul)*
