Liputan6.com, Jakarta: Pada Pemilu Presiden 8 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyediakan fasilitas tabulasi nasional, untuk efisiensi biaya. Sebab sistem teknologi informasi pada pemilu legislatif lalu dianggap tidak mampu melakukan penghitungan surat suara secara cepat. Hal itu dijelaskan anggota KPU I Gusti Putu Artha di sela-sela pertemuan dengan pimpinan media elektronik di Jakarta, Kamis (4/6).
KPU berencana melakukan penghitungan surat suara secara manual yang nantinya akan langsung disebarkan ke masyarakat melalui pesan singkat atau SMS. Soal penghitungan suara cepat, KPU merasa selama ini sistem hitung cepat atau quick count sudah diwakili oleh lembaga survei.(TES)
KPU berencana melakukan penghitungan surat suara secara manual yang nantinya akan langsung disebarkan ke masyarakat melalui pesan singkat atau SMS. Soal penghitungan suara cepat, KPU merasa selama ini sistem hitung cepat atau quick count sudah diwakili oleh lembaga survei.(TES)
