Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengaku belum mengetahui isu kenaikan tunjangan anggota DPR. Ia pun bakal memeriksa kabar tersebut.
"Saya belum tahu, nanti saya cek," kata Pratikno di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/9/2015).
Bila isu kenaikan tunjangan DPR ini benar, Pratikno mempertanyakan dari mana asal dana tersebut. Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 belum disahkan.
"Kan APBN masih belum diketok, masih R-APBN," ucap Pratikno.
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sebelumnya menyatakan, DPR belum pantas mendapatkan tunjangan kinerja Rp 1,1 triliun, karena selama ini tak pernah menjalankan fungsinya dengan maksimal.
Pernyataan ini terkait pengajuan draf anggaran untuk tunjangan kinerja para wakil rakyat Rp 1,1 triliun dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR kepada Pemerintah.
"Buktikan dulu sebenarnya kerja-kerja apa saja yang dilakukan teman-teman DPR, baik di fungsi legislasinya, budgetingnya dan pengawasannya. Baru boleh minta (tunjangan kinerja)," ujar Sekjen Fitra Yenny Sucipto di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu 13 September 2015.
Sementara, Wakil Ketua BURT Dimyati Natakusumah membantah DPR telah mengajukan draf tambahan anggaran tunjangan kepada Pemerintah Rp 1,1 triliun. Anggaran pada 2016 yang diperuntukkan bagi seluruh sektor yang ada di DPR, justru mengalami penurunan dari 2015.
"Anggaran DPR di APBN 2016 itu turun. Anggaran DPR secara keseluruhan tidak bertambah malah berkurang dari pagu yang ada tapi kita sedang berusaha anggarannya tidak berkurang," kata Dimyati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 14 September 2015.
Setali tiga uang, anggota Badan Anggaran (Banggar) Dadang Rusdiana juga mengaku tidak mengetahui DPR telah mengajukan draf anggaran tambahan tunjangan bagi para anggotanya kepada Pemerintah.
"Itu sumpah saya nggak tahu. Yang ngurus Badan Urusan Rumah Tangga bukan Banggar," kata Dadang. (Rmn/Sun)
DPR Ajukan Kenaikan Tunjangan Kinerja, Ini Komentar Mensesneg
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyatakan, DPR belum pantas mendapatkan tunjangan kinerja Rp 1, 1 triliun.
diperbarui 15 Sep 2015, 16:36 WIBGedung DPR di Senayan, Jakarta.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
120 Kata Perpisahan Teman Kerja yang Resign, Berisi Doa dan Harapan Agar Sukses
Daihatsu Kumpul Sahabat Digelar di Bekasi, Simak Keseruannya
VIDEO: Dua Pekerja Bangunan Tersengat Listrik saat Renovasi Ruko, Satu di antaranya Tewas
Nonton Music Video Hari Putra - Ku Rela Kau Pilih Dia di Vidio, Melepaskan demi Kebahagiaan Dia
Saksikan Sinetron Hidayah Cinta Episode Senin 29 April 2024 Pukul 16:30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
5 Penyebab Seseorang Fobia Terhadap Komitmen dan Cara Mengatasinya
Kemenkes, UNDP, dan WHO Berkolaborasi Bangun Sistem Kesehatan Indonesia yang Tahan terhadap Perubahan Iklim, Ini yang Dilakukan
Jokowi Akan Serahkan 10 Ribu Sertifikat Tanah di Banyuwangi
Manchester United dan City Gigit Jari, Bintang Muda Incarannya Perpanjang Kontrak dengan PSG
Cerita Babe Haikal Punya Suvenir Pernikahan Mewah Prabowo Subianto dan dan Titiek Soeharto pada 1983, Kok Diminta Lagi?
Konsumsi Ikan Teri Diklaim Bisa Cegah 750 Ribu Kematian hingga 2050, Pakar: Datanya Masih Lemah
Sekda Incar Kursi Wali Kota Depok, Incar Dukungan dari Parpolnya Prabowo Subianto