Liputan6.com, Jakarta - Setelah melalui serangkaian proses beauty contest proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung dari persaingan China dan Jepang, kabar terbaru yang masih menjadi teka teki adalah siapa pemenang tender tersebut?
Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan usai Rakor Deregulasi memberikan sinyal penolakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proposal yang disodorkan pihak China dan Jepang.
Dia mengatakan, pemerintah menyerahkan pembangunan megaproyek tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikategorikan sebagai badan usaha bukan pemerintah.
"Presiden sepakat pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena saat ini sudah ada jalur eksisting kereta. Kalau mau bikin kereta dengan jalur berbeda, ya biarkan saja, biar dunia usaha yang bangun," terang dia di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Kata Jonan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya sebagai regulator yang menyerahkan proyek kereta cepat dengan skema business to business (B to B).
"Iya intinya B to B. Mau BUMN yang bangun, atau BUMN patungan dengan siapa juga boleh. Terserah saja selama tidak pakai APBN langsung maupun tidak langsung. APBN kan terbatas lebih baik bangun kereta api di luar Jawa, seperti kereta Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua," papar dia.
Meski tidak secara frontal mengatakan penolakan terhadap proposal tersebut, namun Jonan menegaskan, pengerjaan konstruksi kereta cepat melalui jalan B to B, maka diserahkan kepada BUMN dan perusahaan pelat merah itu bisa menggandeng pihak China maupun Jepang.
"Putusannya harus B to B. Proposal ditawarkan ke pemerintah, sekarang pemerintah tidak ikut-ikutan. Kami cuma jadi regulator, mau dibikin kereta cepat, setengah cepat, seperempat cepat atau tidak cepat, terserah asal B to B saja. BUMN diklasifikasikan sebagai badan usaha bukan pemerintah," tegas Mantan Direktur Utama PT KAI (Persero) itu.
Saat ditanyakan apakah KAI yang ditunjuk untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, Jonan bungkam. "Tidak tahu saya, tanyakan ke Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN). Kemenhub sebagai regulator akan mengeluarkan izin trasenya ke mana, pembangunannya bagaimana," pungkas Jonan. (Fik/Ndw)
Jokowi Tolak Proposal Kereta Cepat Jepang dan China
Pemerintah berencana membangun kereta super cepat Jakarta-Bandung.
diperbarui 03 Sep 2015, 20:56 WIBMeneropong Kecanggihan Kereta Super Cepat China. (Foto: Liputan6.com/Ilyas Istianur P)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
IKN Bakal Terapkan Sistem Transportasi Cerdas
Hasil MotoGP Spanyol 2024: Asapi Marc Marquez, Francesco Bagnaia Cetak Hattrick di Jerez
Gempa Hari Ini Minggu 28 April 2024 di Indonesia, Getarkan Wilayah Melonguane Sulut Bermagnitudo 3,9
BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa, Kick Off New Desa BRILiaN 2024 Batch 1 Dibuka
Hanya 1 Jam, Aksi Pemadaman Lampu di Jakarta Diklaim Kurangi Emisi Karbon 70 Ton
Prabowo-Gibran Hadiri Halalbihalal PBNU
Alat Belajar Milik SLB Tertahan di Bea Cukai Sejak 2022, Ini Titah Sri Mulyani
Naik 11%, Shiba Inu Pimpin Kinerja Crypto Robinhood
VIDEO: Kloter Pertama RI Berangkat Haji 12 Mei, Jemaah Jalani Vaksinasi di Lombok
Prabowo-Gibran Usung Makan Siang Gratis, Pengusaha Bilang Begini
Pulau Pheasant, Sebidang Tanah yang Bisa Ubah Wilayah 2 Negara Tiap 6 Bulan
Ini Manfaat bagi Indonesia Jadi Tuan Rumah World Water Forum ke-10