Liputan6.com, Jakarta: Tragedi New York dan Washington D.C, Amerika Serikat --11 September silam-- memungkinkan terjadinya perubahan geopolitik dan kepentingan ekonomi dunia. Sementara Indonesia yang posisi tawarnya belum begitu kuat, harus semakin cermat dalam memperjuangkan kepentingannya di percaturan masyarakat internasional, khususnya dalam sektor perdagangan. Apalagi, sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia akan berpartisipasi dalam putaran pembicaraan baru --Konferensi Tingkat Tinggi WTO-- yang bakal berlangsung pada 9 hingga 13 November 2001 di Doha, Qatar. Diperkirakan, pertemuan dua tahunan itu bakal mempertemukan beragam kekuatan ekonomi besar, seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang.
Menurut Deputy United States Trade Representative John M. Hunstman saat bertelewicara melalui satelit dengan reporter SCTV Arief Suditomo dan pengamat ekonomi Didiek J. Rachbini, langkah Indonesia untuk mengikuti pertemuan WTO sebagai suatu kemajuan. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menerapkan sistem pasar terbuka bersama sejumlah negara lainnya. "Kami akan sangat puas bila Indonesia beserta negara berkembang lainnya melakukan transparasi dalam hal perdagangan ataupun kebijakan ekonominya," ujar Hunstman. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan ajang tersebut sebagai pertukaran ide pemikiran mengenai perekonomian dengan negara lainnya. Kendati begitu, ia mengaku bahwa tak seluruh negara berkembang lainnya bakal menyetujui mengenai keterbukaan pasar itu.
Menjawab pertanyaan mengenai kendala hubungan perdagangan antara AS dan Indonesia, Huntsman menilai bahwa sebenarnya jalinan kerja sama kedua negara menunjukkan peningkatan grafik. Buktinya, ada peningkatan ekspor Indonesia ke AS sebesar 20 persen atau mencapai US$ 10 miliar. Kendati begitu, ia mengakui bahwa ada sejumlah tantangan mengenai hubungan tersebut. Sayangnya, Huntsman tak memerinci sejumlah tantangan tersebut. Hanya, ia menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. Soewandi saat berkunjung ke AS, beberapa waktu silam.
Menyinggung soal permasalahan yang tengah melilit perekonomian Indonesia, seperti defisit anggaran dan terpuruknya kurs rupiah terhadap dolar AS, Huntsman memberikan sejumlah penilaian. Dalam sudut pandang dia, Indonesia harusnya memelihara kepercayaan investor dan membuka diri terhadap kebijakan pemerintahnya, terutama dalam bidang perekonomian. Apalagi, sejumlah anggota Pemerintahan Megawati adalah orang-orang yang cakap dalam bidangnya. Ia menyarankan agar pemerintah beserta kalangan pengusaha Indonesia kembali memperkenalkan prospek usaha atau penanaman modal di Tanah Air. Hal itu mengingat bahwa sebelum krisis moneter --Juli 1997-- arus perdagangan kedua negara tergolong besar.
Di sisi lain, Didiek mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan menjadi kendala hubungan dagang kedua negara. Misalnya, persoalan terkini perekonomian Indonesia yang masih dirundung krisis, terutama pascatragedi World Trade Center --11 September silam. Di samping itu, sikap pemerintah Indonesia mengenai terorisme dianggap menjadi ganjalan bagi hubungan perdagangan kedua negara. Apalagi, maraknya unjuk rasa di Indonesia yang menentang penyerangan AS ke Afghanistan. Kendati begitu, Didiek mengakui bahwa banyak perusahaan AS di Indonesia turut membantu menciptakan lapangan pekerjaan.(ANS)
Menurut Deputy United States Trade Representative John M. Hunstman saat bertelewicara melalui satelit dengan reporter SCTV Arief Suditomo dan pengamat ekonomi Didiek J. Rachbini, langkah Indonesia untuk mengikuti pertemuan WTO sebagai suatu kemajuan. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen dalam menerapkan sistem pasar terbuka bersama sejumlah negara lainnya. "Kami akan sangat puas bila Indonesia beserta negara berkembang lainnya melakukan transparasi dalam hal perdagangan ataupun kebijakan ekonominya," ujar Hunstman. Selain itu, Indonesia dapat memanfaatkan ajang tersebut sebagai pertukaran ide pemikiran mengenai perekonomian dengan negara lainnya. Kendati begitu, ia mengaku bahwa tak seluruh negara berkembang lainnya bakal menyetujui mengenai keterbukaan pasar itu.
Menjawab pertanyaan mengenai kendala hubungan perdagangan antara AS dan Indonesia, Huntsman menilai bahwa sebenarnya jalinan kerja sama kedua negara menunjukkan peningkatan grafik. Buktinya, ada peningkatan ekspor Indonesia ke AS sebesar 20 persen atau mencapai US$ 10 miliar. Kendati begitu, ia mengakui bahwa ada sejumlah tantangan mengenai hubungan tersebut. Sayangnya, Huntsman tak memerinci sejumlah tantangan tersebut. Hanya, ia menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan Presiden Megawati Sukarnoputri dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. Soewandi saat berkunjung ke AS, beberapa waktu silam.
Menyinggung soal permasalahan yang tengah melilit perekonomian Indonesia, seperti defisit anggaran dan terpuruknya kurs rupiah terhadap dolar AS, Huntsman memberikan sejumlah penilaian. Dalam sudut pandang dia, Indonesia harusnya memelihara kepercayaan investor dan membuka diri terhadap kebijakan pemerintahnya, terutama dalam bidang perekonomian. Apalagi, sejumlah anggota Pemerintahan Megawati adalah orang-orang yang cakap dalam bidangnya. Ia menyarankan agar pemerintah beserta kalangan pengusaha Indonesia kembali memperkenalkan prospek usaha atau penanaman modal di Tanah Air. Hal itu mengingat bahwa sebelum krisis moneter --Juli 1997-- arus perdagangan kedua negara tergolong besar.
Di sisi lain, Didiek mengungkapkan bahwa sejumlah persoalan menjadi kendala hubungan dagang kedua negara. Misalnya, persoalan terkini perekonomian Indonesia yang masih dirundung krisis, terutama pascatragedi World Trade Center --11 September silam. Di samping itu, sikap pemerintah Indonesia mengenai terorisme dianggap menjadi ganjalan bagi hubungan perdagangan kedua negara. Apalagi, maraknya unjuk rasa di Indonesia yang menentang penyerangan AS ke Afghanistan. Kendati begitu, Didiek mengakui bahwa banyak perusahaan AS di Indonesia turut membantu menciptakan lapangan pekerjaan.(ANS)