Liputan6.com, Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna membahas sejumlah agenda, Selasa (23/6/2015). Salah satunya akan membahas tentang usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau yang dikenal dengan dana aspirasi dengan nilai total Rp 11,2 triliun per tahun.
"Laporan Ketua Baleg (Badan Legislasi) perubahan proglenas (program legislasi nasional) 2015. Itu kan hasil dari rapat pleno baleg dan dilaporkan Bamus kemarin. Lalu laporan Panja Baleg peraturan DPR RI. Payung hukum secara internal untuk UP2DP. Ketiga, surat-surat masuk," jelas Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.
Bagi fraksi yang menolak dana aspirasi, Taufik mengaku tidak bisa berbuat banyak. Pihaknya sebisa mungkin akan menjelaskan dana aspirasi bagi fraksi yang menolak.
"Namanya paripurna bebas-bebas saja. Intinya dibantu meluruskan saja. Kalau informasi kita luruskan, kalau kesannya sejauh itu, seolah ada pro dan tidak ini juga salah," ujar Taufik.
Hanura Walk Out
Sementara itu, Fraksi Partai Hanura menyatakan konsisten menolak dana aspirasi. Bahkan Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi tersebut.
"Kita akan walk out, lihat saja nanti. Ya pertama kasih argumen dulu," kata Bendahara Fraksi Hanura Miryam S Haryani.
Argumen yang akan disampaikan fraksi Hanura, lanjut Miryam, sesuai dengan sikap fraksinya yang menolak dana aspirasi. Menurut Ketua Umum Srikandi Hanura ini, DPR bukan pengguna anggaran, selain itu pihaknya melihat tidak ada landasan hukum untuk dana aspirasi.
"Jangan sampai semua yang kita lakukan menabrak undang-undang," tegas dia.
Miryam menilai, dana aspirasi juga akan menambah ketimpangan pembangunan di daerah.
"Hanura di Jabar 4 (anggota), tapi daerah lain yang tidak ada anggota DPR-nya protes ke kita. Jateng 0, Jabar (dapil) 8 kita 1 kursi, PDIP 2, Golkar 2, kalau 2 dapat banyak. Kalau itu yang terjadi, kursi DPR RI kan banyak di Pulau Jawa, kalau memang pembangunan, kenapa Jawa?" ujar dia.
"Kalau mau ikhlas, dibikin saja merata, saya juga merasa mereka teriak. Ini demi kepuasan pribadi dan partainya masing-masing. Syahwat yang ditonjolkan," tandas Miryam. (Mut)
DPR Gelar Paripurna Bahas Payung Hukum Dana Aspirasi
Fraksi Partai Hanura akan walk out dalam sidang paripurna membahas dana aspirasi ini.
diperbarui 23 Jun 2015, 10:47 WIBSuasana sidang Paripurna membahas pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, Jakarta, Kamis (15/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Miris, Warga Sudan Terpaksa Makan Dedaunan Demi Bertahan Hidup di Tengah Perang
Harga Jual Timah Menguat, TINS Putar Otak Genjot Produksi
20 Link Twibbon Hari Pendidikan Nasional 2024, Cocok Dibagikan ke Medsos
Banjir Kenya Membuat Turis Terdampar di Maasai Mara
PDIP Surabaya Ajukan Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada 2024, Dinilai Berkinerja Baik
Koleksi Kacamata Kolaborasi Jennie BLACKPINK x Gentle Monster Resmi Dijual, Pembeli Antre Panjang di Berbagai Negara
Tantang Irak di Piala Asia U-23, STY Pastikan Timnas Indonesia Sudah 'Move On' dari Kekalahan Lawan Uzbekistan
Bulog Serap Beras 30.000 Ton Gabah Petani di Musim Panen Raya
Kantongi Izin Edar dari BPOM, Kalbe Luncurkan Obat Anemia untuk Pasien Ginjal Kronik Efepoetin Alfa
Inge Anugrah Canggung Bertemu dengan Ari Wibowo saat Merayakan Imlek Bersama
Kala Tabuhan Rebana Kawal Calon Bupati Tegal Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP
VIDEO: Peringatan Hari Buruh di Turki Diwarnai Kerusuhan