Ini Pesan Menkeu pada Kades Soal Dana Desa

Pengerjaan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat atau swadaya sempat menjadi penolong perekonomian nasional saat krisis 1998.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 16 Jun 2015, 19:36 WIB
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro melakukan sosialisasi langsung dana desa kepada 136 kepala desa di Kabupaten Bengkalis, Riau (Foto: Pebrianto E/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro berpesan kepada para kepala desa di Riau agar bisa mengelola dana desa dengan bijaksana. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus disesuaikan dengan kepentingan daerah.

Bambang menjelaskan, untuk melakukan pembangunan infrastruktur di daerah, para kepala desa bisa mengandalkan dana desa. Namun dana desa tersebut harus dikelola dengan baik seperti hanya digunakan untuk pengadalan barang sedangkan proses pembangunan dilakukan secara swadaya.

"Kami berpesan,dana desa hanya untuk  pembangunan fisik. proses pembangunannya bisa menggunakan skema swadaya. Misalnya bangun jalan di desa masing-masing, tidak perlu menggunakan kontraktor dari luar, tapi lakukan itu dengan gotong royong seluruh masyarakat," kata Bambang dalam sosialisasi dana desa, di Wisma Daerah Sri Mahkota, Bengkalis, Riau, Selasa (16/6/2015).

Bambang melanjutkan, pembangunan infrastruktur dengan cara swadaya akan meningkatkan perekonomian desa. Pasalnya, akan menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, penghargaan masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun juga akan lebih tinggi karena dibangun secara bersama.

"Kondisi ekonomi memang sedang tidak bagus, terjadi  pelemahan global, harga minyak turun maka otomatis yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat adalah dana desa. Manfaatkan berapapun dana desa yang diterima dengan melibatkan masyarakat setempat," tuturnya.

Menurut Bambang, pengerjaan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat atau swadaya sempat menjadi penolong perekonomian nasional ketika Indonesia mengalami krisis ekonomi 1998.

"Kita ingat 1998 krisis ekonomi luar biasa. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah buat jaringan pengamanan sosial, buat pekerjaan padat karya. Bangun jalan biasanya pakai mesin maka pakai manusia, supaya banyak warga punya pekerjaan," paparnya.

Bambang menambahkan, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, agar infrastruktur tersebut memberi manfaat bagi masyarakat.

"Infrastruktur yang dibangun paling menunjang kebutuhan masyarakat, jangan yang kurang bermanfaat. Kalau di sini mungkin jalan, jembatan, air bersih, kami yakin bapak ibu kepala desa paling tahu kebutuhan masing-masing," ungkapnya.

Bambang kembali menyarakan pembangunan infrastruktur bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama desa lain, hal ini dinilai lebih efisien dan dapat menghemat biaya.

"karena ukuran desa tak besar, desa tetangga bisa membangun bersama, karena itu dengan mediasi fasilitasi pihak kabupaten diharapkan ada sinergi antar desa, jangan segan-segan untuk kerjasama karena uang bisa dihemat," pungkasnya. (Pew/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya