Liputan6.com, Jakarta - Wacana reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK terus bergulir. Publik menuntut pemerintah melakukan reshuffle atau perombakan terhadap pembantu-pembantunya yang kinerjanya dinilai kurang maksimal.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, penilaian terhadap kinerja menteri sepenuhnya merupakan hak presiden. Ia yakin Presiden Joko Widodo atau Jokowi mempunyai data lengkap evaluasi kinerja anak buahnya.
"Sebagai pembantu presiden, saya tidak ingin berkomentar urusan reshuffle. Saya yakin presiden sudah punya data evaluasi harian dan mingguan. Beliau punya mata dan telinga tentunya merekam semua apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh seluruh kementerian yang 6 bulan lalu sudah beliau pilih," ucap Tjahjo di Taman Kota Waduk Pluit, Jakarta Utara, Sabtu (9/5/2015).
Politisi senior PDIP ini mengklaim semua menteri di Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK siap di-reshuffle kapan saja jika itu harus dilakukan.
"Seluruh menteri saya kira mau ada reshuffle setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahun. Itu haknya presiden. Harus siap."
Soal kinerja para menteri ekonomi yang belakangan menjadi sorotan terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2015, Tjahjo mengungkapkan, semua pihak harus bisa menyoroti dengan baik. Penilaian masyarakat selanjutnya akan dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk bekerja lebih baik.
"Saya kira semua kementerian, masyarakat pers, pengamat, wajib menyoroti dengan baik. Itu juga sebagai masukan kita semuanya," kata dia.
Ketika ditanya apakah reshuffle nanti Kabinet Jokowi-JK akan banyak diisi oleh politisi PDIP, mantan sekjen PDIP itu menegaskan, pemerintahan bukan milik partai politik maupun kelompok tertentu. "Kita sudah punya presiden dari PDIP kok," pungkas Tjahjo Kumolo. (Mvi/Sss)
Advertisement
