Liputan6.com, Jakarta -
Pemerintah menyatakan upaya penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tidak bisa dilakukan dengan cara instan. Pasalnya masalah utama Indonesia adalah defisit transaksi berjalan.
"Untuk memperbaikinya (rupiah) nggak ada yang instan. Kita perlu perbaiki kondisi makro ekonomi," ungkap Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Jumat (6/3/2015).
Pemerintah, dia mengaku, telah mempersempit defisit anggaran dengan memangkas habis subsidi energi, pengalokasian belanja lebih produktif, rasio utang terjaga di level 24,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Tugas kita menurunkan defisit transaksi berjalan. Tapi defisit kita di tahun ini masih sekira 3 persen karena ada pembangunan infrastruktur dan investasi yang butuh impor komponen. Jadi impor tinggi, sulit defisit transaksi berjalan di bawah itu," terang dia.
Paska pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015, Bambang menambahkan, ada pencairan DIPA di Maret ini, maka pemerintah akan fokus pada kebijakan mengurangi defisit transaksi berjalan.
"Kita ingin mendorong ekspor, mengendalikan impor baik barang dan jasa. Karena neraca pembayaran (defisit neraca jasa dan pendapatan), defisit transaksi berjalan kita sulit turun," paparnya.
Namun di sisi lain, Bambang menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah dapat mendorong pertumbuhan manufaktur dan menggenjot pariwisata atau kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
"Momentum pelemahan rupiah bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan manufaktur dan perbaiki tourism. Kan murah tuh sekarang 1 dolar AS nilanya jadi Rp 13.000, sedangkan dulu cuma Rp 10.000 per dolar AS," tandas dia. (Fik/Nrm)
