Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyatakan bahwa laporan dugaan tentang adanya penggelembungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sudah ada sejak lama. Namun ia baru mengetahuinya sejak menjabat sebagai Wagub DKI Jakarta pada 2012 silam.
Menurut Ahok, anggaran siluman yang terindikasi merugikan negara hingga Rp 12 triliun per tahun tersebut bahkan sempat ingin dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Joko Widodo atau Jokowi.
Karena itu Ahok membantah laporannya ke KPK terkait dengan langkah DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan hak angket terhadap dirinya.
"Kenapa baru sekarang? Kan kami perlu masukkan dulu ke sistem dan dihitung. Angka-angka ini mesti dicari dan disisir. Ini betul-betul banyak, Rp 73 triliun. Kami berterima kasih ke Bappeda yang bekerja sampai pagi untuk menyisir," ujar Ahok di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2/2015) malam.
"Sebenarnya sudah mau kita laporkan sejak zamannya Pak Jokowi, tapi buktinya tidak pernah ada karena selama ini SKPD yang isi. Setelah ada e-budgeting, SKPD tidak bisa isi. Ini DPRD yang membuatnya dan ini baik untuk kami laporkan," sambung dia.
Lebih lanjut Ahok menjelaskan, setelah menyisir dugaan membengkaknya APBD tersebut, ia kemudian meminta pihak Badan Pengawan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit anggaran itu. Dan hasilnya, terdapat selisih nilai anggaran mencapai Rp 12 triliun.
"Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun. Kita juga minta BPKP untuk audit 2015. Yang 2014 sudah menyerahkan audit dan 2012-2013 sudah ada auditnya," ucap Ahok.
Meski begitu, Ahok mengaku belum tahu siapa saja pihak yang telah 'bermain' dalam penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan ranah hukum yang sudah diserahkannya ke KPK. "Saya tidak tahu, nanti penyelidik (KPK) yan akan keluar. Nggak usah saya buka ini," pungkas Ahok. (Ado/Yus)
Ahok: Kami Mau Laporkan Anggaran 'Siluman' Sejak Zaman Pak Jokowi
Ahok membantah laporannya ke KPK terkait dengan langkah DPRD DKI Jakarta yang telah menyetujui usulan hak angket terhadap dirinya.
diperbarui 27 Feb 2015, 20:07 WIBAdvertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pernah Jadi Terpidana Korupsi, M Anton Maju Lagi di Pilkada Kota Malang 2024
Jelang Konser Gratis Madonna di Pantai Copacabana
Respons Warga Gaza atas Demo Pro-Palestina di Kampus-kampus AS: Terima Kasih, Pesan Anda Sampai pada Kami
Bikin Acara di Hotel, Pemkot Bandung Tak Ingin Ada Demo saat Hari Buruh Internasional
Tol Padang-Pekanbaru Seksi Padang-Sicincin Beroperasi Gratis Juli 2024
Mengenal Kandungan Nutrisi Susu Almond dan Oat, Mana yang Lebih Sehat?
Arti Kata Bhinneka adalah Berbeda-beda, Pahami Makna Bhinneka Tunggal Ika
Manchester United Siap Ajukan Tawaran Besar demi Rekrut Pengganti Raphael Varane
Momen Atta Halilintar Merasa Kena Prank Wasit Piala Asia U23, Gol Muhammad Ferrari Dianulir VAR
VIDEO: Shin Tae-yong Kecewa Usai Timnas Kalah di Laga Semifinal Piala Asia U23
Kementan Bangun Kerja Sama dengan Iran Guna Perkuat Teknologi Pertanian
Film Wonderland Bocorkan Foto Baru Jelang Rilis, Dibintangi Bae Suzy dan Park Bo-gum