Liputan6.com, Jakarta - Krisis listrik menjadi salah satu tantangan yang dibenahi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Untuk mengurai masalah itu, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, sejumlah pelaku industri mulai dari manufaktur dan hotel di hampir provinsi Indonesia mengeluh soal krisis listrik. Selama ini defisit listrik yang terjadi karena berkaitan aturan seperti izin harus memakan waktu lama bahkan hingga bertahun-tahun. Ia menuturkan, saat ini pemerintah sedang memperbaiki hitungan harga untuk listrik agar menarik investor.
Advertisement
"Sekarang kami kasih patokan harga kalau cocok yang silahkan investasi kalau tidak mau yah sudah," kata Jokowi, saat memberi sambutan di acara Indonesia Outlook 2015: Jalan Perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Kamis (15/1/2015).
Ia mengatakan, saat ini sejumlah pihak mau antre membangun pembangkit listrik. Akan tetapi, Jokowi mempertanyakan komitmen investor itu berinvestasi.
"Sekarang pada antre mau bangun. Benarkah itu investor asli atau tidak asli. Yang tidak asli itu mau datang minta izin bangun pembangkit, tapi baru cari partner. Tanya mereka pegang uang tidak. Kalau tidak punya uang jangan diberi, ya namanya investasi harus siap," kata Jokowi.
Ia mengakui, target pemerintah membangun proyek listrik 35 ribu MW itu merupakan proyek ambisius. Oleh karena itu, pemerintah Jokowi-JK memberikan kemudahan dalam izin investasi untuk menarik investasi.
"Begitu diberi izin ya harus langsung dibangun. Jangan dapat izin baru cari partner. Memang target kita sangat ambisius," ujar Jokowi.
Ia menuturkan, memang ada sejumlah pihak mempertanyakan soal target proyek pembangkit listrik itu. Namun, menurut Jokowi, hal itu untuk mendorong menteri agar bekerja keras mencapai target itu.
"Masa saya kasih target yang kecil. Ya enak menterinya dong. Kalau dapat 30 ribu saya maafkan. Kalau kurang ya tahu sendiri, ganti langsung," ujar Jokowi.
Selain proyek listrik, Jokowi juga mendorong pembangunan perbaikan kilang minyak. Sebelum harga minyak turun, menurut Jokowi, ada investor yang berbondong-bondong masuk ke Indonesia tapi sekarang berkurang. Melihat itu, ia mendorong BUMN untuk memperbaiki kilang minyak. "Kalau tidak yah swasta bantu. Selama ini yang bikin neraca perdagangan terganggu karena kita harus impor," ujar Jokowi. (Sis/Ahm)
