Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transimigrasi memprediksi alokasi dana yang dibutuhkan untuk kerja kementerian sekitar Rp 120 triliun. Dana itu mencakup semua program seperti pembangunan desa, kabupaten, wilayah transmigrasi.
"Total 33.000 dan 122 kabupaten, idealnya Rp 120 triliun semuanya transmigrasi juga," kata Menteri PDT dan Transmigrasi Marwan Jakfar, Jakarta, Senin (5/1/2015).
Dia menerangkan, adapun kriteria desa tertinggal secara umum terlihat dari sisi infrastruktur yang kurang memadai, terisolasi, dan adanya disparitas yang menonjol dengan wilayah kota.
Terlihat pula, dari segi sumber daya manusia yang buta huruf dan tingkat pendidikan di bawah sekolah menengah pertama (SMP).
Dia mengatakan, dengan adanya tersebut maka pihaknya memastikan Indonesia bisa masuk kategori maju.
"Iya bisa disebut maju," paparnya.
Sayangnya, untuk mewujudkan hal tersebut masih sulit. Dia menuturkan anggaran yang dimiliki Kementerian baru sekitar Rp 19 triliun. Dana tersebut berasal Rp 9 triliun Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Rp 10 triliun dari kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Anggaran sekarang, Rp 9 triliun dari yang lama dan Rp 10 triliun (BBM) sekarang Rp 19 triliun," tandas dia. (Amd/Gdn)
Advertisement