Liputan6.com, Jakarta - Ketegangan politik di tubuh Partai Golkar akhirnya mereda. Dua kubu yang bertikai di partai berlambang pohon beringin itu sepakat islah atau rujuk kembali demi menjaga keberlangsungan partai yang lahir pada era Orde Baru itu.
Dua kubu yang bersengketa, yakni pihak Aburizal Bakrie dan kelompok Agung Laksono mencapai kesepakatan pada Selasa (23/12/2014), dalam sebuah pertemuan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Kesepakatan ini memang belum final, tapi setidaknya dapat mendinginkan suhu politik di internal Golkar.
Advertisement
Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Priyo Budi Santoso mengatakan, perundingan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam berjalan baik. Sedikitnya muncul 3 kesepakatan dari pertemuan itu.
"Pertama kami bersepakat untuk mengutamakan jalur islah, rujuk, rekonsiliasi, kami utamakan jalur musyawarah mufakat, dan menghindari sejauh mungkin yang sebenarnya sah tapi kami hindari melalui mahkamah partai, yang nantinya berdebat tidak berujung atau jalur pengadilan," kata Priyo.
Berdamai dipilih dua kubu demi menyelamatkan partai dari kehancuran. Mereka tidak mau menyelesaikan sengketa partai melalui pengadilan, karena dinilai hanya akan membuang energi. Selama ini, penyelesaian sengketa partai di pengadilan umumnya membutuhkan waktu hingga 2 tahun untuk sampai pada putusan.
Tak hanya itu, jika dua kubu tetap ngotot tidak mau bersatu, dikhawatirkan akan merugikan Golkar sendiri. Khususnya untuk kader di daerah, mereka akan rugi besar karena tidak dapat mengikuti pilkada serentak.
"Akan rugi besar karena banyak pemilihan bupati, wali kota, gubernur yang serentak, bisa saja kami tidak bisa mengusung calon apa pun karena kepengurusan kembar. Kami hindari itu," lanjut Priyo.
Mantan wakil ketua DPR itu juga menegaskan, kedua kubu sepakat melokalisir masalah di internal Golkar hanya pada tingkat pusat atau DPP. Permasalahan tidak diperbolehkan lanjut sampai ke daerah atau ke pengurus desa.
"Karena itu segala hal yang dilakukan mesin partai kita, sangat dianjurkan tidak melakukan langkah-langkah yang menuju perpecahan," ucap dia.
Meski mencapai beberapa kesepakatan, dalam perundingan itu ada beberapa hal yang tidak dapat disetujui kedua kubu. Guna menyelesaikan hal ini, pertemuan akan digelar kembali pada 8 Januari 2015.
"Kami lanjutkan rundingan ini untuk merundingkan hal-hal yang tadi kami masih mengalami cukup kesulitan menyamakan satu persepsi. Tapi, kita yakin ikhtiar kita mencari jalan keluar untuk dapat menemukan jalan keluar," tegas Priyo.
Hal serupa disampaikan Ketua Harian Partai Golkar kubu Aburizal, MS Hidayat. Dalam rapat itu disebutkan, kedua belah pihak sepakat saling menahan diri dalam melontarkan pernyataan yang justru memanaskan kembali suasana.
"Poinnya, kami tadi sepakat untuk tidak membicarakan ini dalam polemik umum agar tidak melebar. Dan satu lagi kesepakatan kita adalah kami akan melakukan cooling down tidak membuat statement yang bisa diartikan mendiskreditkan salah satu pihak," ujar dia.
Hidayat berharap, kondisi ini bisa terus dijaga sampai pertemuan selanjutnya Januari mendatang. "Ini adalah iklim kondusif yang ingin kita ciptakan menjelang pembicaraan substantif menjelang pertemuan 8 Januari mendatang," tandas Hidayat.
Awal Keretakan
Keretakan di tubuh Partai Golkar mulai terbaca setelah berlangsungnya Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2014. Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie atau Ical, tak mampu membawa partainya menjadi pemenang pemilu. Tidak hanya itu, perolehan suara partai pun tak banyak berubah dari pemilu 5 tahun sebelumnya. Sebagian kader, khususnya kader muda Golkar, menilai Ical telah gagal memimpin partai dan meminta agar Ical lengser dari jabatannya.
Perpecahan semakin menjadi saat Ical tetap memilih bergabung dengan Koalisi Merah Putih, meskipun pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang didukung yakni Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, kalah dalam pemilu presiden.
Inilah yang kemudian membuat sebagian politisi Golkar kecewa dan geram dengan kepemimpinan Ical. Mereka terus mendesak agar Ical segera meninggalkan kursi ketua umum dan diganti dengan ketua baru. Tapi lagi-lagi Ical tak mengindahkan suara sebagian kader Golkar tersebut, dan malah mencalonkan diri lagi menjadi ketua umum.
Kondisi kemudian memicu munculnya dua musyawarah nasional atau munas dan akhirnya melahirkan dua ketua umum di tubuh Golkar. Masing-masing ketua umum itu yakni Aburizal Bakrie yang kemudian bersama pendukungnya disebut kubu Aburizal atau Ical, dan Agung Laksono yang bersama pendukungnya disebut kubu Agung.
Banyak pihak yang menyayangkan perpecahan Golkar. Tak terkecuali politikus senior Golkar seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK meminta agar dua kubu bersatu kembali. Apalagi sebelumnya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan tidak bisa mengesahkan kepengurusan baru dua kubu, karena landasan hukum munas keduanya sama-sama sah. Agar kepengurusan baru diakui pemerintah, tidak ada jalan lain bagi Golkar kecuali bersatu.
Menerima masukan ini, kubu Agung Laksono langsung menyatakan membuka pintu perdamaian atau islah dengan barisan Aburizal Bakrie atau Ical. Tapi seperti yang dilakukan Ical, kubu Agung juga memberikan sejumlah syarat.
Syarat itu antara lain meminta agar Golkar melepaskan diri dari Koalisi Merah Putih tanpa harus mendeklarasikan mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Jadi mirip dengan apa yang dilakukan Demokrat. Tapi kecenderungannya mendukung pemerintahan yang sah, sehingga tidak otomatis sama dengan Demokrat," ujar Priyo.
Tawaran lainnya, yakni kubu Agung menginginkan agar kubu Ical menyetujui Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBY. Sebab, desakan publik masih menginginkan pilkada secara langsung.
"Ini kita tawarkan, mudah-mudahan juru runding Ical bisa menyetujui. Setelah itu baru kita bicara untuk rujuk atau islah," kata Priyo.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Ical, Aziz Syamsuddin mengatakan, KMP atau KIH bukan suatu ideologi partai yang harus dipegang teguh. Aziz mengklaim, ideologi partai yang sebenarnya adalah mewakili dan mendengarkan aspirasi rakyat.
"KMP atau KIH itukan bukan hal yang merupakan ideologi partai, tapi bagaimana mewakili dan mendengarkan suara rakyat," ujar Aziz usai kunjungan kerja Komisi III DPR ke Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Selasa (23/12/2014).
Dia juga mengatakan, bergabung dengan koalisi manapun bukanlah hal yang prinsip dalam ideologi Partai Golkar. Karena itulah, kubu Ical menilai islah sebagai keharusan. "Ya kalau islah harus dong," kata Aziz yang menjadi salah satu juru runding dari kubu Ical.
Mereka juga tidak keberatan dengan syarat angkat kaki dari KMP di parlemen. "Insya Allah demi kepentingan bangsa dan negara serta rakyat, kita penuhi," kata Aziz.
Meski menerima syarat yang diajukan kubu Agung, kubu Ical memberi syarat yakni presidium inkonstitusional hasil Munas IX Golkar di Ancol dibubarkan dan Munas IX Golkar di Bali yang dinilai sesuai aturan jalan terus. Kemudian, pemilihan Ketua Umum DPP Partai Golkar akan diundur sampai Oktober 2015, sesuai hasil munas sebelumnya di Riau.
"Pak Akbar Tandjung juga menemui mereka dan kita berikan lagi solusi. Munas di Bali tetap jalan tapi hanya bahas soal AD/ART, sikap politik dan lain-lain. Sementara pemilihan ketua umum diundur bulan Oktober 2015, sesuai Munas sebelumnya di Riau,” ujar Ical.
Setuju Pilkada Langsung
Kini dua kubu sudah berdamai. Keduanya juga sepakat mendukung pilkada langsung. Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso mengaku senang dengan hasil yang telah dicapai.
"Mulai ada understanding soal rekonsiliasi dan islah visi. Tentang masalah pilkada langsung kami bersyukur disetujui. Golkar akan mendukung pilkada langsung," kata Priyo.
Priyo ingin semangat demokrasi yang ada di pilkada langsung juga masuk ke internal partai. Dia ingin Golkar ke depan dapat menjadikan demokrasi sebagai tradisi yang harus dilestarikan.
"Termasuk juga mengenai Golkar memandang pemerintahan ini seperti apa. Kita sepakat kita bukan musuh pemerintah. Intinya ada kemungkinan yang bisa kita lanjutkan untuk melakukan langkah lain yang lebih substantif," jelas mantan wakil ketua DPR itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Harian Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, MS Hidayat. Dia mengaku mendukung penuh pilkada langsung, berbeda dengan keputusan yang muncul selepas Munas Bali.
"Kami bicara pilkada, pilpres, perppu. Setelah menjelaskan, kami tidak ada perbedaan yang jauh. Iya (mendukung) pilkada langsung, pilpres juga," terang dia.
Meski begitu, Hidayat mengaku Golkar tetap berada di luar pemerintahan. Hanya saja, bukan berarti kontra sepenuhnya kepada pemerintah. "Tetap di luar pemerintahan, tapi bukan musuh pemerintah. Tidak asal melakukan kritik, kita akan mendukung program yang mendukung rakyat," tandas Hidayat. (Sun/Ans)