Liputan6.com, Jakarta Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengkritik dikeluarkannya surat Sekretaris Kabinet yang melarang kementerian dan lembaga mengadakan rapat kerja dengan alat kelengkapan dewan di DPR.
"Konsekuensi masuk dalam sistem ketatanegaraan ikuti konstitusi, dan DPR (secara kelembagaan) sudah terbentuk," kata Herman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 25 November 2014.
Herman menuturkan, banyak hal yang perlu dilakukan antara DPR dengan pemerintah misalnya parlemen mengevaluasi penggunaan anggaran. Hal itu menurut dia terkait sejauh mana serapan dan anggaran yang dijalankan pemerintah pada 2014, termasuk hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan semester I 2014.
"DPR sudah melegitimasi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu saat pelantikan tidak ada satu fraksi yang 'walk out' dan itu konsekuensi kita sebagai pengambil keputusan sesuai perundang-undangan," tutur dia.
Dia menegaskan, pemerintah tidak bisa menggunakan alasan bahwa DPR belum solid lalu dikeluarkan surat tersebut, karena hal itu bukan domain pemerintah untuk mengurusinya. Selain itu, saat ini sudah tujuh fraksi di DPR yang menyerahkan nama-nama anggotanya di alat kelengkapan dewan sehingga kerja parlemen dengan mitra kerjanya sudah bisa dijalankan.
"Kami bisa memahami apabila alasan menunda (rapat kerja dengan DPR) karena koordinasi internal pemerintah. Namun kalau alasannya karena DPR belum solid, itu tidak tepat," kata Herman.
Menurut dia, semakin cepat komunikasi antara pemerintah dengan DPR maka semakin baik. Dan dirinya menjamin DPR mendukung program pro rakyat dari pemerintahan Jokowi-JK.
"Ini terlalu mencurigai DPR (akan berbuat) macam-macam, padahal tidak niat tersebut," ujarnya.
Sebelumnya Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto telah mengirimkan surat kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kepolisian RI, Para Kepala Staf Angkatan, Kepala BIN dan Plt. Kejagung.
Surat yang bernomor SE-12/Seskab/XII/2014 tanggal 4 November 2014 tersebut intinya menyatakan bahwa para Menteri Kabinet Kerja dan pihak terkait lain sebagaimana disebutkan diatas untuk menunda pertemuan dengan DPR baik dengan Pimpinan maupun Alat Kelengkapan DPR. Hal itu disebabkan untuk memberikan kesempatan kepada DPR melakukan konsolidasi kelembagaan secara internal. (Ali)
Tanggapan Fraksi Demokrat Atas Surat Larangan Menteri ke DPR
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menuturkan, banyak hal yang perlu dilakukan antara DPR dengan pemerintah.
diperbarui 26 Nov 2014, 13:00 WIBWakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Buka Peluang Usung Wali Kota Depok di Pilkada Jabar, Bisa Bersaing dengan Presiden PKS
Acungkan Senpi hingga Tabrak Pemotor, Polisi Tangkap 2 Orang Ugal-ugalan di Kawasan Banceuy Bandung
3 Klub yang Bisa Dituju Thomas Tuchel usai Pisah dari Bayern Munchen: Semuanya di Liga Inggris
Adipati Dolken Tobat Main Gim Setelah Punya Anak, Sadar Bahaya Kecanduan Gawai
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 1 Mei 2024
Antisipasi Terjangkit DBD, Kenali 7 Obat Nyamuk Alami yang Aman Digunakan
Pilkada 2024, Anak Wali Kota Tangsel Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Tangerang
Saat Malaikat Israfil Telah Meletakkan Sangkakala Kiamat di Mulutnya, Ini Pesan Rasulullah
Dapatkan Link Live Streaming Liga Champions Bayern Munchen Vs Real Madrid, Segera Tayang di Vidio
Gerindra Gugat ke MK, Sebut KPU Tambah Suara 3 Parpol Ini di Dapil Aceh I
Sudah Rilis 25 April 2024, Adaptasi Live Action Manga City Hunter Resmi Tayang
Harga BBM Pertamina 1 Mei 2024, Simak Daftar Lengkapnya