Liputan6.com, Jakarta - Kenaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti seruan mogok massal dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) membuat sejumlah angkutan umum berhenti beroperasi sementara di beberapa wilayah. Merespons aksi mogok operasi angkutan umum tersebut, pengamat transportasi Darmaningtyas menilai pemerintah seharusnya tidak mencabut subsidi BBM untuk angkutan umum.
"Harga BBM naik tidak apa-apa, tapi BBM untuk angkutan umum tetap harus disubsidi sehingga tarifnya tetap murah. Kalau BBM jadi mahal dan tarif angkutan umum naik, kasihan masyarakat kecil," ungkap Darmaningtyas saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (19/11/2014).
Advertisement
Dia menerangkan, para sopir angkutan umum tidak bisa disalahkan terkait kenaikan tarif. Pasalnya, penyesuaian tarif angkutan umum saat harga BBM naik merupakan hal yang lumrah dilakukan pengusaha transportasi umum.
Lebih lanjut, Darmaningtyas menjelaskan, subsidi BBM tetap harus diberlakukan pada angkutan umum agar para pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan transportasi umum. Dengan begitu, jumlah pengguna kendaraan pribadi seperti motor dapat berkurang dan mengurangi tingkat kemacetan khususnya di kota-kota besar.
"Harga BBM memang harus mahal, yang tidak boleh mahal itu tarif angkutan umum. Makanya harus didorong agar pemerintah memberikan subsidi BBM untuk angkutan umum. Toh dari dulu juga banyak orang merasa nyaman saja menggunakan angkutan umum," terangnya.
Meski memang, tarif angkutan murah juga harus dibarengi dengan peningkatan layanan tranportasi umum pada masyarakat saat BBM naik. (Sis/Ndw)
