Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Boediono menyatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang tertoreh dalam laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda) harus terus dibenahi agar terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dalam reformasi birokrasi adalah pelaporan keuangan harus bersih dan bebas dari KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Kualitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengalami perbaikan yang berarti," jelas Boediono saat membuka Acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2014 di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (12/9/2014).
Meski membaik, kata Boediono, pekerjaan pemerintah pusat dan pemda tidak berhenti sampai di sini. Perlu upaya peningkatan karena masih banyak laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang belum meraih prestasi Opini WTP.
"Bahkan laporan keuangan pemerintah pusat masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sehingga perlu kerja keras untuk mencapai yang belum tercapai," paparnya.
Dia menyarankan agar Opini WTP pada setiap laporan keuangan bukan menjadi tujuan akhir dari K/L, namun hanya sasaran dalam pengelolaan keuangan pemerintah.
"Nggak jaminan K/L dan pemda yang meraih Opini WTP pada laporan keuangannya bisa bebas dari praktik KKN. Jadi harus ada pendeteksian dini, supaya nggak terjadi praktik penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara," cetus Boediono. (Fik/Ahm)
Advertisement
Bagi Anda yang ingin mengikuti simulasi tes CPNS dengan sistem CAT online, Anda bisa mengaksesnya di Liputan6.com melalui simulasicat.liputan6.com. Selamat mencoba!
