Butuh Komitmen Kuat agar RI Tak Tergantung Energi Fosil

Indonesia memiliki sumber energi alternatif yang melimpah, namun pemanfaatannya dinilai jauh dari kata maksimal.

oleh Septian Deny diperbarui 06 Jul 2014, 16:37 WIB
(Foto: Fiki Ariyanti/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Kandidat calon presiden nomor urut dua Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Capres-Cawapres 2014 yang berlangsung semalam menyatakan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki banyak sumber energi pengganti minyak bumi seperti gas, panas bumi (geothermal) dan energi baru terbarukan (EBT). Namun sayangnya selama ini pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut masih tergolong rendah.

Menanggapi hal tersebut, salah satu tim sukses (timses) Jokowi-Jusuf Kalla yang juga anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Arif Budimanta mengatakan, pihaknya memang sejak awal memiliki komitmen untuk mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan sehingga masyarakat Indonesia tidak lagi harus bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi.

"Kami memang punya keinginan untuk itu di mana penggunaan energi akan mengarah lebih banyak kepada energi baru dan terbarukan seperti air, geothermal, bioenergi. Kami punya sawit melimpah, itu bisa dikembangkan untuk bioenergi," ujarnya di Jakarta, seperti ditulis Minggu (6/7/2014).

Menurutnya, meski memiliki sumber energi alternatif yang melimpah, namun pemanfaatannya dinilai jauh dari kata maksimal. Hal tersebut karena selama ini belum adanya komitmen dan kemauan yang kuat dari pemerintah untuk mendorong penggunaan energi tersebut sehingga masyarakat terus bergantung pada energi fosil.

"Yang penting komitmennya dulu, karena untuk mengembangkan bioenergi ini harus ada mekanisme insentif dari pemerintah. Semuanya ada di republik ini, yang tidak ada yaitu kemauan dan komitmennya," tegas dia.

Selain itu, Arif menyatakan bahwa komitmen untuk melakukan transformasi energi tersebut juga harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan yang ramah lingkungan baik dalam hal ekonomi maupun pada alam secara langsung sehingga dalam jangka panjang tidak mengganggu ekosistem  dan tidak menjadi beban bagi keuangan negara.

"Harus ada green economy yang ditunjukan dengan komitmen, kebijakan dan program pembangunan serta anggaran pembangunan yang green policy, green budgeting," tandasnya. (Dny/Gdn)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya