Liputan6.com, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan dengan tegas bahwa 10 tahun terakhir selama kepemimpinannya tidak terdapat pelanggaran HAM berat. Hal itu dianggap sebuah omongan kosong belaka.
Menurut Koordinator Kontras Haris Azhar, apa yang dikatakan SBY terkait pelanggaran HAM menunjukkan SBY tidak mengerti apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM. Karena menurutnya, banyak sekali pelanggaran HAM berat.
"SBY mengigau. Banyak pelanggaran HAM berat. Kekerasan Papua menguat. Tahanan politik di Papua. Ekspolitasi sumber daya makin meningkat merusak wilayah adat air di pesisir. Kelompok minoroitas tersiksa. Itu pelanggaran HAM berat," kata Haris di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014).
"Ahmadiah, Semudji, itu pelanggaran HAM."
Ia mengatakan dengan jabatannya sebagai Presiden, SBY jangan hanya mengatakan tidak ada pelanggaran HAM tetapi mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan permasalaham HAM tersebut.
"Jangan lupa dia Presiden. Dia bilang nggak ada pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM banyak. Dia punya kewajiban menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu," tegasnya.
Jadi, dengan dia membiarkan permasalahan dan tidak menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, SBY sama saja memelihara proses hukum yang tidak jelas. Dan itu pelanggaran.
"Tidak cermat dan tidak patut. Itu semakin menunjukkan dia (SBY) seorang pemimpin yang tidak mengerti pelanggaran HAM dengan memelihara proses hukum tanpa menyelesaikan pelanggaran HAM tersebut," tandas Haris.
Ketua Umum Partai Demokrat SBY menegaskan, keamanan nasional tetap terjaga selama ia menjabat sebagai Presiden sejak 2004 lalu. Bahkan, SBY mengklaim selama pemerintahannya, pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi pada era sebelumnya sudah tidak ada.
Sejumlah persoalan keamanan seperti konflik separatisme bersenjata, konflik komunal, termasuk terorisme juga dinyatakan SBY telahg berangsur hilang dalam kurun waktu hampir 10 tahun.
"Guna mencapai Indonesia aman dan damai, sasaran yang saya tetapkan adalah NKRI tetap tegak utuh, integrasi nasional utuh, keamanan dalam negeri terpelihara, separatisme bersenjata dihentikan. Tolerensi kehidupan beragama diperkuat," papar SBY dalam orasi kampanye Partai Demokrat di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 4 April 2014.
"Tidak terjadi pelanggaran HAM berat selama 10 tahun," sambung dia.
Advertisement
Baca juga:
SBY: Tak Ada Pelanggaran Ham Berat Selama 10 Tahun
SBY Klaim Pemerintahannya Tak Pandang Bulu Soal Korupsi
SBY Klaim Keberhasilan Pemerintah Pdip Mega Lebih Baik