Ajak Jokowi ke Blitar Saat Hari Kerja, PDIP Langgar UU?

Liputan6.com, Jakarta - Sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang memilih berangkat ke Malang dan Blitar, Jawa Timur bersama para petinggi PDIP dinilai berpotensi menurunkan kepercayaan publik. Sebab, sebagai gubernur, pria yang karib disapa Jokowi itu mempunyai tanggung jawab kepada warga Jakarta.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi mengatakan, sikap lebih mementingkan partai tersebut justru merugikan masyarakat Jakarta. Bukan tak mungkin, masyarakat Jakarta yang memilihnya sewaktu Pilgub DKI 2012 lalu akan kehilangan kepercayaan kepada Jokowi.

"Ini jabatan publik. Dalam jabatan publik, kepercayaan publik itu nomor satu. Kalau publik sudah meragukan apakah Jokowi masih fokus atau tidak, akan menjadi masalah besar," ujar Adhie dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Rabu (12/3/2014).

Adhie menuturkan, Jokowi sebagai kader PDIP, memang tidak mungkin menolak perintah partainya. Menurutnya hal tersebut dikarenakan Jokowi masih membutuhkan kekuatan politik untuk menopangnya.

Oleh karena itu, Adhie menerangkan, PDIP harus mengerti hal ini. Yakni mengerti bahwa tanggung jawab Jokowi sebagai Gubernur adalah kepada masyarakat.

"Partai yang mengajak (Jokowi) harus pahami. Partai secara kolektif menggunakan fasilitas atau aparatur negara untuk kepentingan partainya, secara moral tidak boleh, melanggar UU," katanya.

Lebih lanjut, Adhie menjelaskan, seharusnya PDIP lebih paham mengenai hal tersebut. Meskipun Jokowi diusung oleh parpol, namun saat sudah menjadi Gubernur, maka otomatis dia sudah menjadi 'milik' rakyat.

"Karena parpol di Indonesia seperti kerajaan. Yang harus diingatkan parpol-nya. PDIP dan Megawati disarankan tidak menggantung kader terbaiknya di eksekutif. Biarkan (Jokowi) bekerja," pungkas Adhie.