Liputan6.com, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Jakarta, Selasa (14/5), menyatakan dalam Pemilihan Umum Legislatif 9 April 2009 banyak warga Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Seperti pantauan Komnas HAM di beberapa wilayah mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Poso dan Entikong. Semua ini disebabkan rendahnya sosialisasi oleh penyelenggaran pemilu.
Terkait persoalan DPT, Komnas HAM menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki serta mendata para warga yang tak terdaftar dalam DPT. Komnas HAM juga bakal mencari tahu penyebab banyaknya warga tak terdaftar. Apakah karena persoalan politis atau teknis semata. Selain membentuk tim investigasi kasus daftar pemilih tetap, Komnas Ham juga mendesak KPU serta pemerintah untuk mendata ulang warga yang memenuhi syarat bisa ikut pemilu.
Sementara terkait berbagai kasus dan pelanggaran pada Pemilu Legislatif, Mabes Polri hingga kini tengah menyelidik. Menurut Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, sebanyak 570 aduan masyarakat terkait pemilu saat ini sedang diproses. Jumlah ini diperkirakan meningkat.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)
Terkait persoalan DPT, Komnas HAM menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk menyelidiki serta mendata para warga yang tak terdaftar dalam DPT. Komnas HAM juga bakal mencari tahu penyebab banyaknya warga tak terdaftar. Apakah karena persoalan politis atau teknis semata. Selain membentuk tim investigasi kasus daftar pemilih tetap, Komnas Ham juga mendesak KPU serta pemerintah untuk mendata ulang warga yang memenuhi syarat bisa ikut pemilu.
Sementara terkait berbagai kasus dan pelanggaran pada Pemilu Legislatif, Mabes Polri hingga kini tengah menyelidik. Menurut Kepala Polri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri, sebanyak 570 aduan masyarakat terkait pemilu saat ini sedang diproses. Jumlah ini diperkirakan meningkat.(BOG/Tim Liputan 6 SCTV)
