Semangat Helsinki Dinilai Masih Bisa Terpenuhi

Liputan6.com, Jakarta: Bagi warga Nanggroe Aceh Darussalam, kata-kata damai yang ditancapkan dalam perjanjian Helsinki 15 Agustus tahun silam, seolah menjadi hadiah yang berharga dalam memaknai 61 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik memang relatif sudah selesai, tapi riak-riak persoalan masih muncul di sekitar pelaksanaan hasil perundingan damai itu.

Masih mengemukanya berbagai masalah dalam hubungan antara RI dan Gerakan Aceh Merdeka memang diakui salah satu tokoh di balik perundingan damai Helsinki, Martti Ahtisaari. Namun menurut Ahtisaari, saat berbincang-bincang dengan reporter senior SCTV, Rosianna Silalahi, belum lama ini, persoalan tersebut masih tetap berada dalam koridor semangat perundingan [baca: ].

Seperti masalah pembagian sumber daya alam. Ahtisaari menjelaskan, berdasarkan nota kesepakatan damai (MoU) pembagian diatur dengan perhitungan 70:30. Artinya 70 persen diatur oleh Aceh dan sisanya pemerintah pusat. Meski diatur dengan jelas, implementasi pembagian tersebut tetap menjadi persoalan tersendiri. "Apakah diproses di Aceh kemudian keuntungannya dikirim ke pusat atau sebaliknya," kata mantan Presiden Finlandia. Namun hal terpenting, selama pengelolaannya dikelola secara jelas dan transparan, semangat perundingan Helsinki masih bisa terpenuhi.

Menanggapi ketidakpuasan aktivis GAM soal kalimat "berkonsultasi kepada pemerintah pusat" dalam perjanjian Helsinki, Ahtisaari membenarkan sikap mereka. Menurut aturan hukum, pihak GAM memang harus berkonsultasi. Tapi MoU Helsinki hanya menyebutkan, mereka harus "dengan izin" pemerintah pusat". Jika memakai kata berkonsultasi berarti pendapat masyarakat Aceh diutamakan, didengarkan, dan keputusannya dibuat berdasarkan hal itu. Dengan begitu maksud perundingan telah terpenuhi. "Tetapi kita tidak tahu. Belum ada kasus mengenai hal itu," kata Ahtisaari.

Pada bagian lain Ahtisaari menjelaskan soal tuntutan kelompok sipil agar menggelar pengadilan khusus atas kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama masa Orde Baru. Dikatakan Ahtisaari, sebenarnya tuntutan itu berasal dari beberapa organisasi sipil. Tapi jika memang terjadi pelanggaran HAM, seharusnya dibahas bersama hingga ada kesepakatan membawanya ke pengadilan dan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi.

Ahtisaari berpendapat persoalan-persoalan ini tidak akan mempengaruhi hasil perundingan dan GAM akan mengangkat senjata kembali. Pasalnya, GAM telah menunjukkan diri sebagai organisasi yang sangat disiplin. "Para anggotanya mematuhi apa yang diperintahkan pemimpin mereka. Buktinya proses perlucutan dan penyerahan senjata dilakukan dengan baik," kata Martti.(IAN)