Jimly: Surat Koreksi MK Timbulkan Salah Tafsir

Liputan6.com, Jakarta: Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan surat koreksi MK kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak menimbulkan salah tafsir. Contohnya, bergulirnya desakan sidang paripurna luar biasa DPR yang menggunakan langkah MK ini sebagai titik awal. "Saya rasa itu menimbulkan salah tafsir ditambah provokasi," kata Jimly di Jakarta, Selasa (18/10).

Jimly membenarkan, pihaknya telah menerima surat balasan dari SBY atas koreksi MK terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Presiden mengatakan memahami langkah MK. Jimly menambahkan, MK sama sekali tidak memiliki maksud politis dengan mengirim surat koreksi. "Momentum yang terjadi di Senayan [DPR] di luar kontrol MK, karena kita bukan politikus. Kalau pun tahu tidak ngeh betul," kata Jimly.

MK melayangkan surat kepada Presiden soal dasar penetapan harga jual eceran BBM, 1 Oktober silam. Dalam surat itu, MK mempertanyakan penetapan harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Padahal, UU itu telah direvisi MK pada 21 Desember 2004 karena tak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 [baca: Mahkamah Kontitusi Mengirimkan Surat Koreksi Harga BBM].(JUM/Tascha Liudmila dan Yuli Sasmita)