Meneropong Potensi Kerusuhan di Penjara

Lembaga Pemasyarakatan berpotensi rusuh. Hal tersebut didukung kondisi psikologis penghuni lapas. Krimonolog Ronny Nitibaskara menyarankan agar pemindahan napi ke LP lain diawali dialog.

oleh Liputan6Diterbitkan 02 April 2001, 20:28 WIB
Liputan6.com, Jakarta: Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Seperti biasa, suasana malam di penjara di Jakarta Timur itu sepi. Tapi, kesunyian itu berubah keonaran pada Rabu (14/3) malam. Deru kaki dan teriakan ratusan napi di sana memecah kesenyapan. Secara tiba-tiba, kawanan napi dari Blok 1 dan 2 secara serempak menjebol pintu sel. Mereka mengobrak-abrik berbagai fasilitas penjara. Isi gudang penjara dijarah. Alhasil senjata sitaan seperti kelewang, ganco, sabit, dan rantai beralih ke tangan para penghuni blok tersebut.

Situasi memanas. Para napi semakin brutal. Mereka membakar kompleks penjara yang berdiri pada 1934 itu. Sang jago merah menjilati ruang administrasi, kesehatan, olahraga, dan pembinaan yang berada di Blok 2 dan 3. Sebanyak 24 petugas penjara kocar-kacir menyelamatkan diri.

Sekitar 300 anggota Brigade Mobil dari Kepolisian Resor Jaktim diturunkan. Pasukan yang dipimpin Komisaris Besar Polisi Hidayat Fabanyo itu segera melesatkan gas air mata ke dalam kompleks penjara. Kurang lebih 100 gas air mata dihabiskan untuk meredakan gejolak tersebut. Insiden itu menewaskan napi Suryadi bin Jaelani alias Morgan. Suryadi meninggal diterjang peluru tajam. Napi Rieke Stepen, Herri Susanto, Rinata, dan Onggo terkena timah panas.

Polisi dan sipir berhasil meredakan kerusuhan ketika menjelang pagi. Suasana mencair setelah pimpinan kelompok napi yang tergabung dalam Komite Aktivitas Warga Binaan (Kawabi) bernegosiasi dengan sipir dan polisi. Para napi menyampaikan empat tuntutan. Desakan yang mereka utarakan antara lain menuntut terpidana Tommy Soeharto segera dijebloskan ke penjara dan mendesak pembebasan sejumlah napi tanpa syarat. Tentu saja, permintaan itu tak bisa diiyakan. Untunglah, para napi membebaskan Basuki Rahardjo. Sipir penjara itu disandera ketika polisi mengevakuasi delapan penghuni penjara.

Petugas pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menghentikan jalaran api. Sayang, petugas pemadam tak bisa bekerja maksimal. Sebab, ruang gerak mereka sangat terbatas. Saat itu, para napi menguasai Blok 1, 2, dan 3. Mereka berkeliaran bebas di lokasi itu. Maklum, pintu sel rusak dan menganga.

Selang sehari, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Baharuddin Lopa mencopot Kepala Lapas Cipinang A. Takasiliang. Kepala LP Palembang Asep M. Firaduas ditunjuk untuk menduduki posisi Takasiliang. Tindakan keras juga ditujukan pada 200 hingga 250 sipir dari 388 sipir di sana. Ratusan pegawai tersebut terancam dimutasi.

Suasana Penjara Cipinang mendingin dua minggu setelah kerusuhan. Tapi, kendali keamanan masih berada di tangan anggota Kawabi. Tokoh yang disegani dipercaya mengatur para napi yang terdiri dari delapan kelompok etnis itu. Lima orang yang disegani antara lain berasal dari kelompok Arek dan Palembang. Para sipir juga enggan masuk ke blok yang dikuasai mereka. Sebab, para napi masih menggenggam senjata tajam.

Kecemasan juga menyelimuti para orang tua dan sanak keluarga napi. Mereka tak bisa bertemu dengan keluarga yang mendiami penjara. Sementara kabar tentang para napi tak jelas. Para keluarga hanya berharap agar para napi tak terluka dalam pemberontakan tersebut. Sebab, untuk sementara, Penjara Cipinang tak menerima kunjungan.

Delapan hari setelah pemberontakan, kerusuhan pecah di LP Pemuda Tangerang. Keributan terjadi akibat tawuran antarnapi. Aksi itu diduga terjadi akibat ulah sejumlah napi yang dipindahkaan dari LP Cipinang beberapa hari sebelumnya. Tercatat beberapa pegawai LP dan sejumlah napi cedera terkena lemparan batu dalam bentrokan itu. Namun, konflik tersebut berlangsung lumayan singkat: sekitar 30 menit. Kurang lebih 100 petugas dari Polsek dan Polres Metro Tangerang plus sejumlah tentara diterjunkan mengamankan lokasi.

Pada hari yang sama, para pegawai penjara yang bakal dipindahkan, berdemonstrasi di Kantor Depkeh dan HAM. Sekitar 150 sipir dari 400 pegawai menuntut perbaikan sistem kerja dan mempertanyakan keberadaan perusahaan swasta yang terlibat dalam penyediaan bimbingan narapidana. Namun, sejumlah kalangan menuding aksi itu diprovokasi sepuluh pegawai yang bakal dipecat dan dimutasi ke LP lain.

Empat hari sesudah unjuk rasa, perkelahian napi kembali meramaikan LP Kelas I Cirebon, Jawa Barat. Keributan pada Ahad, bermula perseteruan karena utang. Herry memukuli Aswin karena tak segera membayar uang Rp 3.000 miliknya. Aswin kemudian melunasi pinjamannya dan balas memberi bogem mentah ke Herry. Keduanya lantas ditahan petugas LP Cirebon. Namun, agaknya kemarahan merembet ke teman-teman Herry dan Aswin. Kubu Herry dari Blok A menyerbu kelompok Aswin di Blok E.

Kerusuhan berhasil diredam petugas LP dan polisi dalam tempo satu jam. Tak ayal, bentrokan itu memakan korban. Seorang napi dilaporkan tewas dan tiga orang dirawat di rumah sakit karena cedera berat. Usai kerusuhan, petugas menggeledah seluruh areal lapas. Hasilnya: puluhan alat yang bisa digunakan sebagai senjata berhasil ditemukan. Tapi, Kalapas Cirebon Soejoto mengatakan senjata tersebut tak sengaja dipersiapkan untuk kerusuhan. Ada juga yang meniupkan kabar bahwa keonaran timbul akibat tingkah napi pindahan LP Cipinang. Tapi, hal itu disangkal Kepala Kantor Wilayah Kehakiman Jabar, R. Rachsobawono.

Memang, peristiwa tadi adalah kericuhan yang kelima belas kali di Indonesia. Kerusuhan yang paling banyak menelan korban terjadi di LP Becora, Dili, Timor Timur, lima tahun lampau. Kala itu, para napi memberontak menuntut pembebasan Xanana Gusmao.

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa pemindahan kerap menyulut bentrokan. Kriminolog Prof. Dr. Tubagus Ronny R. Nitibaskara mempunyai saran untuk mengikis keributan di penjara. Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia itu mengatakan, lapas berpotensi rusuh. Sebab didukung kondisi psikologis para penghuni penjara. Karena itu, pengajar di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian ini bependapat mesti ada dialog sebelum memindahkan napi ke LP lain. Meski mutasi itu hak mutlak pejabat lembaga pemasyarakatan.(TNA/Tim Derap Hukum)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya