Berita Perppu Ormas Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com - Page 9

Mengenai pengawasan ormas yang dianggap radikal, Oegroseno mengatakan, pemerintah bisa melakukan cara lain.

APBN Surplus, Pemerintah Kok Masih Tarik Utang Rp 104,7 Triliun
Alasan Galih Loss Bikin Konten Penistaan Agama Islam, Demi Menghibur Follower
Telah dibaca 0 kali
Tembus Semifinal Piala Asia U-23 2024, Ini Syarat Timnas Indonesia Rebut Tiket Olimpiade Paris
Telah dibaca 0 kali
Ibadah Kurban Setiap Tahun atau Cukup Sekali Seumur Hidup? Kata Buya Yahya Begini
Telah dibaca 0 kali
Drakor Gong Yoo - Song Hye Kyo Dikabarkan Berbujet Fantastis Rp35 Miliar per Episode, Studio Dragon Bereaksi
Telah dibaca 0 kali
120 Quotes Sindiran Pedas yang Menusuk Hati dan Bikin Terdiam
Telah dibaca 0 kali
Sebelum Purna Tugas, PM Lee dari Singapura Bertemu Jokowi Senin Besok
Telah dibaca 0 kali
Rubicon Mario Dandy Seharga Rp 800 Juta Belum Laku Dilelang
Telah dibaca 0 kali
26 April Hari Siaga Bencana, Persiapan Mendesak untuk Masa Depan yang Lebih Aman
Telah dibaca 0 kali
PDIP: Perlu Evaluasi Total Pemilu dan Perjuangkan Sistem Proporsional Tertutup
Telah dibaca 0 kali
7 Momen Keluarga Beri Dukungan Pratama Arhan Waktu Lawan Korsel, Penuh Kebahagiaan
Telah dibaca 0 kali
5 Resep Minuman Kekinian Ini Bisa Jadi Ide Usaha, Enak dan Menyegarkan
Telah dibaca 0 kali
Hong Kong Mulai Perdagangan ETF Bitcoin Akhir April 2024
Telah dibaca 0 kali
Indonesia Didukung jadi Tuan Tumah Piala Dunia U-20 FIFA, Infrastruktur Sudah Siap?
Telah dibaca 0 kali
Pulangkan Negara Sendiri di Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Dapat Perlakuan Ini dari Media Korea Selatan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno(Liputan6.com/Miftahul Hayat)

Direktur Ormas Ditjen Politik dan Pemerintah Umum Kemendagri La Ode Ahmad, Sabtu (15/7/2017). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie

Juru bicara HTI, Ismail Yusanto memberikan pernyataannya saat menghadiri sebagai narasumber dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (15/7). Diskusi tersebut bertemakan "Cemas Perppu Ormas". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum, Laode Ahmad P.Balombo memberikan paparan dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (15/7). Diskusi tersebut bertemakan "Cemas Perppu Ormas". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Direktur Organisasi Masyarakat Direktorat Jenderal Politik dan Hukum, Laode Ahmad P.Balombo memberikan paparan dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (15/7). Diskusi tersebut bertemakan "Cemas Perppu Ormas". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) memberikan paparan dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (15/7). Dalam kesempatana itu Fadli Zon menjelaskan, dalam menerbitkan Perppu harus memenuhi unsur kegentingan yang memaksa. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekjen Peradi, Sugeng Teguh Santoso memberikan paparan dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (15/7). Dalam kesempatan itu, Sugeng menilai bahwa pemerintah perlu bertindak tegas pasca-penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sugeng Teguh Santoso bicara soal Perppu Ormas, di Jakarta, Sabtu (15/7/2019). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengamat politik, Ray Rangkuti memberi pandangan saat diskusi bersama komisioner KPUD DKI Jakarta di gedung KPUD Jakarta, Kamis (12/1). Diskusi membahas Menakar Efektifitas Debat, Meraih Simpati Publik. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Mendagri Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menko Polhukam Wiranto saat umumkan Perppu Ormas (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priasmoro)

Dalam diskusi yang membahas Pilkada langsung atau tidak langsung, politisi PAN, Yandri Susanto menambahkan tingginya biaya pilkada langsung menjadi preseden baik bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk penghematan, (13/9/14). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Jimly Asshiddiqie mendatangi Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/3). Kedatangan Jimly untuk beraudiensi dengan pimpinan KPK terkait rencana diskusi pemberantasan korupsi ke depan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Putra Abu Bakar Ba'asyir (kiri) meminta pemerintah membatalkan Perppu Ormas. (Liputan6.com/Fajar Abrori)

Menko Polhukam Wiranto kembali menjelaskan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Jaksa Agung HM Prasetyo memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7). Pertemuan antasa Pansus dan Jaksa Agung tersebut berlangsung tertutup dengan membahas sejumlah persoalan. (Liputan6.com/Johan Tallo)

I Wayan Sudirta, perwakilan FAPP, sebut ada 4 alternatif soal Perppu Ormas, Jumat (14/7/2017)/ (Liputan6.com/Muhammad Radityo Pryasmoro)

Menkopolhukam Wiranto memberikan penjelasan dalam Konferensi pers Saber Pungli di Media Center Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (24/11). Wiranto menegaskan, pemerintah sangat serius menangani pemberantasan pungli. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Wakil Ketua MK Anwar Usman (tengah) memimpin sidang lanjutan pengujian UU Jaminan Halal terkait ketentuan produk halal di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (12/7). Sidang mendengarkan keterangan saksi dan ahli. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dalam wawancara khusus bersama Liputan6.com dan SCTV, di kantornya, Jakarta, Kamis (9/6/2016). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menko Polhukam Wiranto memberikan sambutan pada kegiatan Outlok 2017 atau Refleksi Akhir Tahun yang diselenggarakan oleh DKPP di Jakarta, Rabu (14/12). Dalam kegiatan itu dilakukan proyeksi kinerja‎ DKPP tahun 2017. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sekteraris Kabinet Pramono Anung saat melakukan wawancara khusus dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (9/6). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

2
3
4
5
6
7
8
9
10