Harga BBM Diusulkan Naik Rp 1.500

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah mengusulkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2012. Demikian dikemukakan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/3).

Menkeu memastikan adanya usulan tersebut dalam draf RAPBN-P itu karena saat ini harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sudah sulit diprediksi dan membebani anggaran negara.

"Jadi itu semua pembelajaran bagi semua dan masyarakat untuk mencegah risiko naiknya ICP, langsung ke APBN," ujarnya.

Namun, menurut Menkeu, opsi terbaik pemerintah dalam memutuskan kebijakan premium dan solar bersubsidi adalah menetapkan subsidi konstan sebesar Rp 2.000.

"Yang terbaik menurut pemerintah, subsidi yang dipatok, misalnya Rp 2000 per liter sehingga kemudian nanti bisa ikuti perubahan ICP," ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah juga akan memasukkan pasal dalam RAPBN-P untuk melakukan penyesuaian terhadap harga BBM apabila harga ICP minyak telah terdeviasi sebesar lima persen dari asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN.

Saat ini, usulan yang ada dalam APBN, pemerintah dapat melakukan penyesuaian apabila harga ICP minyak telah terdeviasi hingga 10 persen.

"Kita ingin mengusulkan kalau sampai seandainya ada perubahan di dunia, kita bisa mempunyai kesempatan kewenangan untuk menaikkan atau mengubah harga BBM lagi," ujarnya.

Menurut Menkeu, harga minyak dunia yang fluktuatif saat ini juga membuat pemerintah mengusulkan untuk memberikan subsidi BBM per liter atau subsidi listrik per KwH kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Tapi ini semua masih dalam bentuk yang akan diskusikan dengan DPR," katanya.

Pemerintah, imbuh Menkeu, juga akan mendiskusikan mengenai penggunaan kuota volume BBM pada 2012 dengan DPR yang diperkirakan meningkat dari 40 juta kiloliter menjadi 43 juta kiloliter.

"Kita juga mau mendiskusikan tentang volume dari BBM bersubsidi yang diperkirakan akan lebih tinggi dari 40 juta kiloliter. Kita perkirakan itu akan mencapai 43 juta kiloliter," katanya.

Rencananya, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia akan memulai pembahasan RAPBN-P 2012 dengan Badan Anggaran DPR, besok.(ANS/Ant)