DPR Minta Jokowi Segera Selesaikan Aturan Hukum soal Pemindahan Ibu Kota

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera meminta, Presiden Jokowi segera menyelesaikan aspek yuridis pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Diajukan cepat boleh, tetapi prosedur tidak boleh ditabrak, kewenangan tidak boleh diabaikan," kata Mardani di Jakarta, Senin 26 Agustus 2019.

Mardani menjelaskan, setidaknya ada enam undang-undang yang harus diajukan pemerintah terkait pemindahan ibu kota. Empat diantaranya adalah pengajuan revisi undang-undang, dua lagi adalah pengajuan baru.

"Hasil kajian kami secara yuridis ada enam undang-undang yang harus segera diajukan. Empat bentuk revisi, dua pengajuan baru. Revisi salah satu contohnya undang-undang nomor 29 tahun 2007 yang menetapkan DKI sebagai ibu kota negara itu revisi nanti ada undang-undang yang diajukan di daerah cadangan strategis nasional untuk ibu kota baru," terang Mardani.

Politikus PKS ini berharap, pemerintah bisa melakukan kajian yang komprehensif terkait pemindahan ibu kota, sehingga nantinya tidak timbul masalah.

"Pertama yuridisnya diselesaikan. Kalau sudah, baru kajian akademisnya, nanti ada kajian ekonomisnya, geografisnya. Kalau itu sudah semua, mau pindah monggo," ucapnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: