Ketimbang Subsidi Pertalite, Pemerintah Pilih Percepat Konversi Kendaraan Listrik

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif tak ingin kenaikan harga minyak mentah dunia semakin membebani pemerintah dalam memberikan subsidi untuk produk BBM semisal Pertalite.

Menurut dia, program konversi kendaraan listrik perlu dipercepat agar ongkos untuk subsidi BBM tidak semakin membengkak. Pernyataan itu diberikan Arifin saat ditanyai kemungkinan harga Pertalite naik di tengah lonjakan harga minyak mentah dunia.

"Jadi kita kita harus cepat konversi kendaraan listrik, karena itu manfaatnya banyak. Kita udah bahas ongkos yang dipakai untuk tambahan subsidi itu bisa membangun berapa ratus ribu motor konversi listrik. Dengan swap ini kan skemanya lebih lebih murah buat konsumen," jelasnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (15/9/2023).

Kehilangan Devisa

Arifin mengatakan, negara akan semakin kehilangan devisa untuk subsidi jika masyarakat masih terlalu bergantung pada produk BBM dengan nilai oktan rendah. Selain itu, cara lama itu juga menutup peluang penciptaan lapangan kerja baru.

"Kalau konversi ini jalan selain menciptakan lapangan kerja baru. Ada institusi UKM yang memang bisa berkembang, ada lagi ngurangin impor crude, jadi banyak (manfaatnya). tinggal masyarakatnya saja," imbuh Arifin.

Untuk diketahui, harga minyak mentah Brent pada Jumat (15/9/2023) hari ini mencapai rekor tertinggi di sepanjang 2023, dibuka melonjak ke posisi USD 94,02 per barel.

Lonjakan tersebut diperkirakan bakal semakin berdampak terhadap harga BBM yang tidak mendapat sokongan anggaran. "Kita kan kemarin udah liat yang non-subsidi kan baru pada naik tuh," kata Arifin.

Jangan Tergantung Pertalite

Oleh karenanya, ia meminta para konsumen tidak lagi terlalu bergantung terhadap produk BBM bersubsidi semisal Pertalite, khususnya bagi golongan mampu.

"Kita harapkan ini lah yang kita himbau supaya jangan masuk ke sektor subsidi. Yang berkendara ini juga banyak yang segmen yang mampu ya, seharusnya bisa lah mengkonsumsi BBM yang lebih ramah lingkungan, memberikan endorsement supaya masyarakat yang mampu ini bisa pakai," pintanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara soal rencana penghapusan BBM jenis Pertalite (RON 90). BBM bersubsidi tersebut rencananya akan diubah menjadi Pertamax Green 92, campuran Pertalite dengan bioetanol 7 persen. 

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, penghapusan Pertalite bukan hanya putusan satu instansi saja. Banyak hal juga yang perlu dipertimbangkan, salah satunya terkait polusi udara. 

"Kita itu kalau soal ada atau tidak masalahnya tidak sederhana. Tergantung masalah polusi. Kan harus ada pertimbangan ekonomi dan sosial, dan itu tidak bisa oleh Kementerian ESDM saja," ujar Tutuka di Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Lebih lanjut, Tutuka mengabarkan, pemerintah melalui Kementerian ESDM juga belum melakukan kajian terkait rencana pengalihan Pertalite menuju Pertamax Green 92. Dia mempersilakan Pertamina untuk merencanakan Pertamax Green 92, namun pemerintah sejauh ini belum fokus membahasnya.

"Kalau Pertamina membahas, silakan saja membahas. Tapi pemerintah belum. Jadi industri dulu silakan membahas, tapi pemerintah belum," kata Tutuka.

Senada, Kementerian ESDM pun belum mengkaji pemberian insentif terhadap Pertamax Green 92. Sehingga belum dipastikan apakah alokasi subsidi yang selama ini diberikan untuk Pertalite akan turut dialihkan atau tidak. 

"Insentif perlu dikaji lebih dalam, dan perlu ditawarkan. Harus ada penawaran tentang insentif ini," imbuh Tutuka. 

Menurut dia, pemerintah juga butuh investasi untuk bisa mengalihkan subsidi APBN yang selama ini dijatuhkan kepada produk gasoline kepada campuran etanol dan gasoline. 

"Itu masih belum dibicarakan lebih jauh. Tapi pemikiran itu saya kira baik untuk mendorong investasi," pungkas Tutuka.