Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim

Luhut sebagai Ketua Pengarah tim ini juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional sesuai dengan kewenangannya.

Pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan sekali dalam enam bulan. Kemudian, hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berkala satu kali dalam enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pada pasal 9, disebutkan, dalam melaksanakan tugasnya, Luhut sebagai ketua pengarah tim ini dibantu oleh sekretaris yang menangani koordinasi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Sekretaris ini memimpin sekretariat dan memiliki tugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi berdasarkan pembagian kelompok.

Sementara, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat ditetapkan oleh ketua pengarah.

Selain Luhut sebagai ketua pengarah tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, sejumlah menteri lain bertugas sebagai wakil pengarah tim ini. Antara lain adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kepala Staf Kepresidenan, Gubernur BI, hingga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Lalu, untuk tim pelaksana harian di tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional diketuai oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan wakil ketua Menkominfo.

Sementara anggotanya meliputi Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Asasi Manusia, Menkeu, Mendikbud Ristek, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lewat Perpres ini juga diuraikan bahwa pendanaan dalam pelaksanaan Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional bersumber pada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan kemampuan keuangan daerah. Perpres ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.